Ideologi Islam Vis a Vis Indonesia

Ideologi Islam Vis a Vis
Islam di Indonesia sejak dari awal menampilkan karakter yang beragam seiring keanekaragaman penyebaran Islam dari luar ke Nusantara. Tak pelak lagi, kondisi ini memunculkan kecenderungan yang plural dalam menyikapi persoalan-persoalan lokal yang dihadapi masyarakat Muslim. Lahirnya ormas-ormas Islam seperti Jami’atul Khair, Hayatul Qulub, Muhamadiyah, Persis, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Washliyah, dan Nahdlatul Wathan dengan berbagai orientasi ideologinya telah memunculkan aroma konstestasi (persaingan) untuk memperebutkan klaim kebenaran teologis-fiqih dan pengikut (jama’ah) sekaligus juga kepentingan ekonomi dan politik kekuasaan.
Tanpa disadari, sekarang ini kontestasi yang sudah terbaca dari setiap sejarah pendirian ormas-ormas Islam di zaman kolonialisme berujung pada kontestasi baru yang begitu beragam dengan orientasi dan ideologi baru. Sejak 1998 (pasca lengsernya rezim Soeharto), gerakan Islam di Indonesia telah menunjukkan keragaman yang luar biasa dari sayap radikal yang berorientasi pada perubahan sistem sosial hingga sayap liberal yang memiliki concern garapan yang berbeda-beda. Munculnya banyak organisasi Islam sejak bergulirnya reformasi memberikan warna lain dari gerakan Islam Indonesia yang cenderung didominasi oleh kelompok Islam moderat, seperti NU dan Muhamadiyah.

Ideologi Islam Global
Dalam dekade terakhir, begitu kuat penetrasi ideologi Islam datang dari negara-negara Timur Tengah. Berbagai ideologi Islam berhamburan di tengah arus kebebasan dan keterbukaan. Tak ayal lagi perubahan politik yang demikian ini menyemarakkan gerakan-gerakan Islam, datang silih berganti, mewarnai iklim keagamaan masyarakat Indonesia. Muncullah gerakan-gerakan Islam, seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan Wahabi.
Semakin kukuhnya gerakan-gerakan Islam global mencerminkan bahwa Indonesia adalah kawasan pasar yang menggiurkan. Bukan saja pasar ekonomi yang begitu marak, tetapi juga pasar ideologi Islam yang sejak zaman dahulu memang sudah menjadi pasar yang mapan. Tak heran, jika sekarang ini gelombang transmisi gerakan-gerakan Islam begitu deras sampai menerjang dan menghantam keberislaman Indonesia yang sudah lama mapan, seperti NU dan Muhamadiyah.
Jika di periode Orde Baru, mereka bergerak di bawah tanah, menjadi kelompok-kelompok sel yang tidak berani keluar menunjukkan performance-nya akibat sikap represif Orde Baru terhadap Islam politik, maka di periode sekarang mereka berani menunjukkan taringnya bahkan sampai pada level melawan kepemimpinan nasional dengan menggelorakan penegakkan syariat Islam dan Khilafah Islamiyah.
Gerakan Wahabi, Hizbut Tahrir, dan Ikhwanul Muslimin adalah representasi dari ideologi Islam global, yang terus-menerus menyebarkan organisasinya ke seluruh penjuru negara; tidak hanya negara-negara Muslim di Timur Tengah dan Asia Tenggara, tetapi juga negara-negara Eropa dan Amerika. Apa yang mereka lakukan adalah merekrut anggota baru, mengubah keyakinan masyarakat, dan memperjuangkan agenda-agenda mereka.
Dalam kasus Wahabi misalnya, kelompok ini merupakan ideologi impor yang ingin menguasai dunia dengan ajaran-ajaran tauhidnya. Sebenarnya ada momen krusial mengapa Wahabi menjadi ideologi global, yakni ada suatu momentum ketika John Philby (1885-1960), peneliti dari Inggris, pada tahun 30-an merekomendasikan pada penguasa Ibn Saud yang menguasai Mekah dan Madinah untuk mengampanyekan ajaran tauhidnya ke seluruh dunia Islam. Hal itu juga bersamaan dengan munculnya keinginan besar untuk membuka kontrak baru minyaknya ke perusahaan Amerika. Saat itulah John Philby menulis satu artikel pada tahun 1931 yang berjudul “Why I becomes Wahabi”?. Dalam tulisan ini, ia merefleksikan bahwa Wahabi merupakan proyek besar yang harus digelar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa modernisasi bisa dijalankan melalui ajaran Islam yang simplistik dan puritan seperti yang diajarkan Wahabi.
John Philby kemudian membuka peluang masuknya capital dengan membuka kontrak Ibn Saud dengan perusahaan minyak Amerika, sehingga muncullah ARAMCO (Arabian-American Oil Company). Dengan suplai dana dari Arab Saudi ini, Wahabi menjadi ideologi global. Ketika ada ancaman dari nasionalisme Nasr di Mesir, mereka berkeyakinan bahwa sudah saatnya dengan cara apapun Wahabi harus diekspor ke dunia Islam untuk menghabiskan kelompok-kelompok nasionalis tersebut. Lantas, Wahabi diekspor ke India. Dan India menjadi basis munculnya kelompok Deoband yang puritan yang kemudian melahirkan Jamaat Islami, pindah ke Afghanistan dengan Taliban, dan masuk ke Indonesia.
Proyek menjadikan Wahabi sebagai ideologi tunggal Islam dilakukan secara impresif. Setelah booming minyak di Arab Saudi, Saudi mempunyai power yang teramat besar untuk menyebarkan Wabahisme, khususnya dalam konteks persaingan dominasi kepemimpinan di Liga Arab maupun OKI. Jadi selalu ada persaingan-persaingan kepemimpinan di kalangan negara-negara di Timur Tengah itu sendiri. Yang selalu terlibat dalam pertarungan dominasi ini adalah Arab Saudi dengan segala kekayaannya itu, kemudian Mesir dengan sejarah ideologi sosialisme Arabnya. Arab Saudi yang merupakan negara yang paling kecil di antara negara-negara yang selalu muncul sebagai kandidat kepemimipinan itu tidak punya pilihan lain selain menggunakan uangnya untuk membangun pengaruh melalui penyebaran ideologi Wahabi. Misalnya diwujudkan dengan pembentukan Rabithah Alam Islami (RAI). RAI ini merupakan agen resmi dari upaya internasionalisasi dari ideologi Wahabi. Di beberapa negara, dibentuk badan-badan amal semisal di Indonesia, al-Ighatsah al-Islamiyah, yang memberi kucuran dana pada LIPIA, Yayasan Haramain, dsb. Hal semacam ini hampir terjadi di seluruh dunia Islam.
Pasar baru ideologi Islam yang marak terjadi di Indonesia juga tidak terlepas dari upaya internasionalisasi yang sekarang terwujud dari transformasi yang ketiga dari kebangkitan Islam modernis, yakni Masyumi. Ada hubungan yang saling berkaitan antara beragam aktor gerakan-gerakan Islam, yang dipertemukan dalam Dewan Dakwah Islamiyah (DDI). DDI yang merupakan transformasi kedua dari Masyumi ternyata punya peran yang teramat penting. Di masa mendatang, akan terjadi pengulangan dari fase awal 1900-an ketika muncul Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, kemudian NU. Saat ini dengan kemunculan aktor-aktor Islam baru yang merebak di mana-mana merupakan tantangan dari tradisi yang dipegangi kalangan nahdliyin. Karena agenda yang diusung kalangan Islam baru ini sebenarnya adalah agenda lama, ditambah dengan agenda politik.

Lokalisme NU, Universalisme Ajaran
Sejak kelahirannya, NU dihadapkan pada pertarungan ideologi yang ada sebelumnya. Tidak saja ideologi yang ada di tanah air, melainkan dan ini yang terpenting adalah ideologi yang diimpor dari kecamuk ideologi yang berkembang di luar. Tidak saja di Timur Tengah, tetapi juga dalam peta ideologi global yang diakui atau tidak cukup mempengaruhi kecamuk ideologi di dalam negeri. Bisa dikatakan bahwa NU yang lahir pada tahun 1926 bukan saja karena hegemoni kelompok reformis, tetapi juga karena sejak abad ke-19, NU dengan dua pilarnya, pesantren dan tarekat, sudah digerogoti dengan sejumlah peraturan. Sebut saja misalnya ordonansi guru yang digunakan untuk menghabisi potensi pesantren dan tarekat untuk bisa mandiri baik secara politik maupun ekonomi.
Berbeda dengan ormas lainnya, kehadiran NU merupakan bagian dari desakan lokal untuk merawat tradisi yang saat itu terancam oleh kalangan reformis. Lokalitas itulah yang menjadikan NU sebagai organisasi yang unik. Disadari, meskipun NU memiliki cabang-cabangnya di sejumlah negara, namun anggota-anggotanya adalah orang Indonesia yang tetap memiliki karakter ke-Indonesiaan. Karakter lokal ke-Indonesiaan ini tidak bisa begitu saja dileburkan dalam satu mainstream. Realitas inilah yang membedakan NU dengan Wahabi yang menginternasional. Anggota-anggotanya pun tidak hanya dari Saudi Arabia, tapi dari berbagai negara yang menganut ideologi serupa. Perlu ditegaskan, meskipun memiliki keunikan tersendiri sebagai bagian dari gerakan Islam lokal, NU memiliki ajaran-ajaran yang bisa dipertemukan dengan kelompok-kelompok lain di ranah internasional. Ini terlihat dari ’cara beragama’ ala NU tidak hanya dijumpai di Indonesia, tapi juga di negara-negara yang lain. Meskipun secara formal organisatoris, mereka bukan kalangan yang bisa katakan ’beragama NU’.
Di samping desakan lokal, faktor regional dan internasional cukup berpengaruh bagi terbentuknya organisasi yang dimotori para ulama ini. Faktor Arab Saudi dengan Wahabi-nya dan Mesir dengan Pan-Islamisme-nya cukup berpengaruh pada para ulama di Indonesia untuk mengawal warganya yang ’kaget’ dengan kehadiran ideologi yang dalam kesehariannya berbeda dengan mereka. Munculnya organisasi sosial keagamaan dan politik semisal Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Muhammadiyah menjadi bukti nyata pembiasaan pengaruh Timur Tengah. Melalui para pelajar Indonesia di Mekah dan Mesir, ajaran-ajaran puritanis a la Wahabi dan Pan-Islamis a la Afghani mulai meluas di wilayah Nusantara.
Persenyawaan dua kecenderungan, puritanis-Wahabi di satu pihak dan Pan-Islamisme Afghani dan pembaharuan Abduh di pihak lain yang menjalar ke tanah air inilah yang dicoba disikapi organisasi para ulama yang hadir pada tahun 1926. NU sebagai organisasi yang lahir sebelum kemerdekaan ini pun tidak luput dari pertarungan dengan ideologi-ideologi yang berkembang saat itu, baik ideologi sosial-politik maupun agama. Dalam ranah sosial-politik, bisa dilacak bagaimana pertarungan antara NU dan kalangan komunis. Dalam ranah keagamaan, pertarungan ideologi itu terjadi antara Muhammadiyah, Persis, dan organisasi keagamaan sejenisnya. Secara internal, banyaknya tokoh-tokoh pendiri NU yang ngelmu ke Saudi Arabia dan Mesir sedikit banyak mewarisi ajaran yang berkembang di negara itu untuk kemudian diperkenalkan di tanah air. Pertarungan internal dalam NU pun mungkin saja terjadi akibat beragamnya ideologi yang bersemai di dalam organisasi bentukan para ulama ini.
Dalam perkembangannya, ajaran-ajaran puritanis a la Wahabi dan Pan-Islamis a la Afghani mengalami proses diversifikasi penerjemahan dan implementasi. Mencuatnya beragam organisasi keagamaan pasca reformasi misalnya bisa diidentifikasi sebagai dan dicarikan geneologinya dari modifikasi puritanis-PanIslamis yang diimpor dari Timur Tengah. Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir dan Wahabi yang berpusat di Saudi Arabia, perlahan tapi pasti, didesiminasi ke tanah air melalui para mahasiswa yang belajar di sana. Di samping melalui lembaga yang mendapat bantuan dari Timur Tengah. Munculnya organisasi Tarbiyah yang jelas-jelas menginduk secara ideologis ke Ikhwanul Muslimin atau Gerakan Salafi yang menginduk pada ideologi Wahabi di kawasan Arab Teluk semakin menunjukkan semaraknya ‘perebutan pengaruh’ ideologi Islam di tanah air. Belum lagi ideologi kapitalis dan sosialis yang diwarisi dari Barat pun turut andil dalam mewarnai keragaman ideologi yang berkembang saat ini. Semuanya memiliki kepentingan untuk saling mempengaruhi dan meruntuhkan.
Sejumlah kasus yang terjadi akhir-akhir ini adalah adanya ‘perebutan’ masjid antara kelompok ‘Islam Baru’ dan khususnya NU. Ditambah lagi dengan lahirnya selebaran dan buku-buku—Fatwa Ulama Jombang atau buku Bila Kyai diper-Tuhan-kan—yang terang-terang menyulut konflik lama menyangkut ritual dan tradisi NU. Ini merupakan sejumlah contoh dari upaya saling pengaruh di antara beragam ideologi yang ada saat ini. Isu bangkitnya komunisme pun kembali disulut. Rusuh antara HMI dan kelompok yang ditengarai beraliran ‘palu arit’ di Universitas Trisakti juga menjadi contoh untuk menghadirkan kembali konflik lama antara Islam dan komunisme.
Dalam perkembangannya, silang ideologi yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak warga NU pun dirasa menggeser kemapaman tradisi yang terbentuk jauh sebelum NU sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah terbentuk. Ini terlihat dari beragamnya cara pandang dan pemikiran yang berkembang di tubuh NU. Memang, NU dalam implementasinya tidak monolitik, tidak tunggal dan selalu terbentuk oleh perkembangan budaya yang ada di masyarakat lokal. Atas dasar ini, NU bisa dipahami sebagai Islam lokal. Lokalitas inilah yang membedakan antara corak beragama di suatu daerah dengan di daerah lainnya. Dan pembedaan ini tidak mesti dipersamakan.
Atas dasar ini, tidak bisa diputuskan secara tegas warna NU. Meskipun ada keragaman dalam tubuh NU, semestinya ada titik temu yang mempertemukan seluruh elemen-elemen NU. Dan ini seharusnya dipertemukan melalui visi dan misi NU. Tetapi ketika kita masuk dalam rumusan visi dan misi, seringkali hasil rumusan itu tidak tegas. Misalnya, apakah pikiran-pikiran NU untuk menolak negara Islam itu jelas mulai dari tingkat pusat sampai daerah? Ternyata tidak. Suara KH. Sahal Mahfudl misalnya yang menolak formalisasi syariat Islam ternyata tidak serta-merta diikuti oleh daerah-daerah. Yang terjadi di daerah-daerah, justru sebagian kiai-kiai menjadi pendukung utama dari formalisasi syariat Islam. Ini artinya, menyangkut visi politik, NU belum clear. Berbeda dengan kelompok Islam Baru semisal HTI. Kalau kita perhatikan, dari pusat sampai daerah, HTI mempunyai satu suara: bagaimana menegakkan khilafah Islamiyah. Dalam konteks ini, NU begitu mudah ditarik ke mana-mana: NU bisa terjebak pada gerakan HTI dan PKS untuk mendirikan negara Islam dan sebagainya. Ini bukan suatu yang mustahil terjadi. Yang jelas hanya pandangan NU menyangkut tradisi, apakah tradisi intelektual ataupun tradisi kebudayaan. Selebihnya, pandangan ekonomi dan politik pun masih beraneka ragam. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tawassuth, tawazun, dan i’tidal, dll itu harus diperjelas. Inilah pentingnya mengelaborasi visi-visi dasar NU biar jelas jenis kelaminnya.
Namun di balik perbedaan masing-masing daerah ini, secara mendasar NU memiliki kesamaan prinsip teologis. Keberpihakannya pada ideologi Ahlussunnah Waljamaah dengan ragam modifikasi dan keunikannya menjadi ciri pembeda dengan beragam ideologi keislaman yang lain. Dengan segala keunikannya itu, sudah pasti NU berhadapan secara diametral dengan fundamentalisme. Ini terjadi karena NU adalah paham dan di dalam paham NU ada paham politik. Sebagai ajaran, NU berpedoman pada paham Aswaja dengan prinsip tawassuth, tawazun, ’adalah dll. Paham Aswaja inilah yang menjadi visi sosial-relijiusnya. Sementara visi politiknya adalah politik masyarakat sipil. Di pihak yang lain, fundamentalisme sendiri juga dipahami sebagai gerakan politik. Jelas ada prinsip yang sangat berbeda antara Islam lokal dan fundamentalisme. Ini misalnya terlihat dari reaksi NU terhadap Wahabisme. Di mana pun, reaksi NU terhadap Wahabisme sama kerasnya.
Dewasa ini, beragam ideologi keislaman muncul. Apa yang disebut Islam baru itu kini tampil dengan intensitas yang luar biasa. Kecenderungan gerakan Islam baru ini berupaya memadukan antara ajaran Islam di satu sisi dan gerakan politik di sisi yang lain. Sementara ’Islam NU’ mencoba memisahkan antara ajaran Islam dan gerakan politik. Dalam konteks ajarannya, NU berpedoman pada tradisi Ahlussunnah Waljama’ah, sementara dalam gerakan politiknya, NU berorientasi pada gerakan politik masyarakat sipil. Jadi tidak langsung diartikulasikan dalam politik kepartaian. Sebaliknya, kecenderungan Islam baru itu diartikulasikan dalam bentuk kepartaian. Seperti sebuah partai, dia mensosialisasikan paham-paham keislaman. Di sinilah titik pertarungannya.
@LakpesdamNU

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: