filsafat hukum

a. Analisis Positivisme Hukum tentang relasi makna frasa ‘asas kekeluargaan” dan “dikuasi oleh negara” dengan frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ahir-ahir ini, media massa baik cetak maupun elektronik, ramai membahas isu ekonomi neoliberalisme dan ekonomi kerakyatan. Seiring dengan hiruk pikuk pemilihan presiden pada bulan Juli nanti, rakyat Indonesia disuguhkan dengan konsepsi tajam antara dua kelompok ini. Dalam Pilpres 2009, beberapa kandidat berusaha membangun skenario seolah-olah Pilpres kali ini adalah pertarungan antara neoliberalisme dengan ekonomi kerakyatan. Menurut Anton A Setyawan, Ekonom UMS, pada dasarnya terdapat dua arus besar dalam pemikiran ekonomi, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Paham kapitalisme berpendapat bahwa dalam perekonomian maka yang terpenting adalah akumulasi kapital atau penumpukan modal. Hal ini menjamin aktivitas ekonomi berjalan dengan baik. Dasarnya teori-teori ekonomi makro klasik, neoklasik dan Keynessian serta beberapa teori pembangunan arus utama, seperti teori tinggal landas dari WW Rostow atau teori perubahan struktural dari Arthur Lewis. Inti dari berbagai teori tersebut adalah pembangunan perekonomian sebuah negara berdasarkan proses transformasi struktur ekonomi dari tradisional (berbasis pertanian) menjadi modern (berbasis industri). Sementara ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah ekonomi sosialis dengan tujuan utama pemerataan kesejahteraan. Pada masa pergerakan, ekonom Indonesia yang mempunyai ideologi sosialis dengan pemikiran ekonomi kerakyatan adalah Wakil Presiden pertama RI, Drs Mohammad Hatta. Ide dia dituangkan dalam sebuah tulisan berjudul “Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya” yang diterbitkan tahun 1933. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa perekonomian Indonesia dieksploitasi oleh kolonialisme sehingga keadilan dan pemerataan ekonomi perlu ditegakkan. Inti ekonomi kerakyatan adalah sebuah perlawanan terhadap eksploitasi kapitalisme. Masalahnya, sejak berakhirnya pemerintahan Soekarno tidak ada lagi presiden Indonesia yang menggunakan ideologi ini dalam kebijakan ekonomi mereka. Sebagai buktinya, sejak pemerintahan Orde Baru sampai sekarang tidak ada data ekonomi pemerintah yang melaporkan pendapatan nasional, nilai net transfer (hasil pengurangan antara investasi yang masuk dengan nilai repatriasi yang dibawa investor asing) dan indeks koefisien Gini yang dipergunakan sebagai pengukuran kesenjangan kesejahteraan tidak pernah menjadi dasar kebijakan ekonomi. Kajian terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan keniscayaan, paling tidak untuk meriveiw tentang system perekonomian Indonesia berdasarkan konstitusi. Untuk mengkaji pasal tersebut membutuhkan alat analisis sebagai sarana untuk membedah isi kandungan pasal tersebut. Salah satu pisau analisis yang digunakana dalam hokum adalah filsafat hokum positivism. Aliran yang didukung oleh John Austin, Jeremey Bentham ini muncul sebagi kritik terhadap dominasi aliran filsafat hokum alam yang dipelopori oleh Thomas Aquinas yang menklasifikasi hokum dalam empat bagian, yaitu, lex aeterna, lex divina, lex naturalis dan lex positivis. Sebagai ciri dari aliran filsafat ini adalah hukum diartikan sebagai perintah dan bersifat positif dari pihak berdaulat. Oleh karena itu karakter hokum yang positif adalah imperative dan objek kajian ilmu hukum adalah hukum sebagaimana adanya (law as it is), sehingga aliran ini cenderung memisahkan antara hukum dan moralitas. Namun dengan begitu, Jeremy Bentaham mengatakan bahwa tujuan hokum sebenarnya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang, tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan masayrakat, dan secara tergas Bentham mengatakan bahwa sanksi pidana hanya bias diterima apabila sanksi itu dapat memberikan harapan bagai tercegahnya kejahatan yang lebih besar. Dalam pasal 33 UUD 1945 merupakan adalah dasar dari demokrasi ekonomi Indonesia, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlyang diutamakan, bukan kemakmuran individu atau kelompok. Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan begitu dalam pasal 33 tersebut tertuang dengan jelas frasa “asas kekeluargaan”. Kemudian pada frasa lainnya terdapat frasa “dikuasai oleh Negara”. Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara di Pasal 33 UUD 1945 diartikan bahwa Negara tidak memiliki, melaikna dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoundendaad). Masih dalam pasal 33 terdapat frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Makna dalam frasa tersebut adalah Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran individu atau kelompok. Oleh karena itu intervensi Negara sangat dibutuhkan untuk melakukan kewenangan yang dimiliki demi kesejahteraan masyarakat. Dalam tulisan di atas, dapat disarikan bahwa system perekonomian Indonesia tidak menganut system kapitalis, dan tidak juga sosialis. Perekonomian Indonesai diatur berdasarkan balance system dengan tidak mempertentangkan aras ideology ekonomi. Konsepsinya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Konsepsi ekonomi kerakyatan yang diusung dalam konstitusi memperkuat dasar pemikirian bahwa Negara tidak boleh tinggal diam dalam mengatur perekonomian Negara, namun disaat yang sama, masyarakat juga ikut berperan dalam system perekonomian, baik dalam tataran makro maupun mikro. Hal ini selaras degan cita-cita bangsa Indonesai yaitu turut serta dalam percaturan bangsa lain dengan tanpa mentelantarkan bangsa sendiri. Sehingga relasi antara frasa-farsa pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif aliran positivisme adalah bahwa peran negar sangat penting, dimana regulasi yang dikeluarkan merupakan perintah yang menjadi hokum bagi masyarakat dan harus ditaati baik dengan menerbitkan perundang-undangan demi keapstian hokum dalam bidang usaha baik makri mapun mikro. Dan selaras dikatakan Jeremy Bentaham bahwa tujuan hokum sebenarnya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang, tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan masayrakat b. Relasi individu, pasar dan Negara. Premis relasi antara individu, pasar dan negara dalam pasal 33 UUD 1954 mengindikasikan bahwa rakyat Indonesia menolak sistem ekonomi kapital dan komunis. Balance system adalah bertujuan untuk memberikan ranah bagai individu, pasar dan negara. Prediksi globalisasi sudah ditebak dalam konstitusi kita, sehingga peran pasar tidak bisa dinafikan. Namun demikian negara meurpakn alat legitimasi yangberperan untuk merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoundendaad) demi kesejahteraan sebesar-besarnya pada rakyat Indonesai. Sosio-Culture Indonesia juga tidak terlepas guna merapatkan persepsi relasi individu dan pasar, dimana sebagian besar masyarakat Indonesai bergerak dalam sektor riil, dan ada yang masih menggunakan sistem barter dalam merealisaikan pratana ekonominya. Hal ini akan sangat memberatkan bila seluruh kebijakan negara diarahkan pada mekanisme pasar. Oleh karena masyarakat masih tetap membutuhkan negara sebagai dalam mengatur perekonomian rakyat. Dan dapat diartikan bahwa relasi negara dan individu merupakan relasi wellfare state. Untuk menelusuri penjelasan menyangkut relasi individu, pasar dan Negara, tidak terlepas dari empat mainstream besar pemikiran, yaitu teori ekonomi Klasik (Liberal), Marxian, Keynesian, dan Neoliberal. Wajah dunia dewasa ini memang betul-betul baru. Tidak ada lagi batas-batas geografis antarnegara. Seiring dengan perkembangan teknologi, Negara-negara di dunia digambarkan sebagai “global village”, yang menyatu, saling mengetahui, terbuka, dan saling tergantung satu sama lain. Globalisasi adalah terminologi interkoneksi dan interdependensi antarnegara tersebut. Fenomena globalisasi secara terminologis dapat dimaknai sebagai intensifikasi relasi-relasi sosial seluas dunia yang menghubungkan lokalitas-lokalitas berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa di satu tempat ditentukan oleh peristiwa lain yang terjadi bermil-mil jaraknya dari tempat tersebut dan sebaliknya. Terminologi ini menekankan karakteristik khusus globalisasi yang menjadi ruang hidup manusia modern yang ditandai oleh keluasan (extencity), kekuatan (intencity), kecepatan (velocity), dan dampak (impact) yang luar biasa dan yang belum terbayangkan sebelumnya. Globalisasi yang merupakan kredo inti dari ajaran neoliberalisme memunculkan model baru bagi mekanisme kebijakan sebuah negara hubungannya dengan pasar. Kredo inti itu meliputi prioritas pertumbuhan ekonomi, pentingnya perdagangan bebas untuk merangsang pertumbuhan; pasar bebas yang tak terbatas; pilihan individual, pemangkasan regulasi pemerintah; dan dukungan pada model pembangunan sosial yang evolusioner sesuai dengan pengalaman barat yang diyakini dapat diterapkan di seluruh dunia. Dalam perspektif teori ekonomi klasik, pasar merupakan salah satu sistem besar yang bisa dijalankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonominya yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Pasar dengan mekanismenya mampu berjalan sendiri dengan mengikuti logika hukumnya, permintaan dan penawaran. “Invisible hand”, pasar diatur oleh tangan yang tidak terlihat, mengatur sendiri. Pasar dianggap sebagai mekanisme otomatis (self-regulating) yang selalu mengarah pada neraca keseimbangan, equilibrium, sehingga terwujud alokasi sumberdaya dengan cara yang paling efektif dan efisien. Kritik atas paham “absolutisme pasar” muncul dari para pemikir yang dikenal dengan Marxian. Pemikiran komunitas ini bermula dari tokoh utamanya yaitu Karl Marx. Melalui mahakaryanya, Das Kapital,Marx menjelaskan bahwa pasar adalah realitas bentukan dari kelas-kelas kapitalis penguasa. Pasar menjadi arena perjuangan (champ), bagi kelas-kelas sosial untuk saling menguasai. Di dalamnya, struktur pertentangan kelas dilanggengkan. Hukum pasar dalam bentuknya penawaran dan permintaan terjadi dalam relasi yang tidak seimbang. Pasar dikendalikan para pemilik modal besar dengan cara memproduksi barang secara besar-besaran, dari keringat para pekerja. Nilai barang yang diproduksi pekerja ditukarkan tidak sama di pasaran. Melainkan mereka menerima lebih rendah dari nilai barang yang dijual. Disparitas itu disebabkan karena pemanfaatan yang dilakukan para pemilik modal. Pasar dalam sistemnya, menurut Keynes, tidak bisa dilepaskan dari peran negara. Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. hingga batas tertentu peran pemerintah diperlukan. Bila terjadi pengangguran, misalnya, pemerintah dapat memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Langkah itu agar sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapat masyarakat. Begitupun halnya ketika harga-harga naik cepat, pemerintah bisa menarik jumlah uang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi sehingga inflasi yang tak terkendali pun tidak sampai terjadi. Pandangan Keynes tersebut telah menciptakan revolusi sosial dalam diskursus ekonomi. Selama tiga atau empat decade sejak tahun 30-an hingga 70-an pandangan Keynes diterima secara luas di negara-negara berkembang. Sikap itu didasari pada harapan perbaikan sistem ekonomi pada negara itu. Hingga pada masa selanjutnya tesis tentang negara kesehateraan pun mulai dipertanyakan menyusul dengan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Stagnasi diduga akibat proteksi pasar oleh negara, adanya kebijakan keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi rakyat. Pendulum sejarah pun kembali bergerak ke arah yang berlawanan, di mana muncul kembali gagasan liberalisme dalam bentuknya yang baru atau yang dikenal dengan Neoliberalisme. Kesepakatan Washington (Washington Consensus) merupakan menifestasi dari pembelaan ekonomi privat terutama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol dan menguasai ekonomi internasional. Pokok-pokok ajaran neoliberalisme tergambar pada: pertama, biarkan pasar bekerja, kedua, kurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak produktif seperti subsidi pelayanan sosial, ketiga, lakukan deregulasi ekonomi, keempat, keyakinan terhadap privatisasi, kelima, keyakinan pada tanggung jawab individual. Ide neoliberalisme sejak penemuannya kali pertama hingga sekarang seakan menjadi jargon utama bagi perkembangan negara-negara di dunia. Neoliberalisme—meminjam istilah Mansour Fakih—telah menjadi semacam “agama baru” bagi banyak masyarakat negara-negara di dunia. Berbagai preskripsi diyakini mampu mengatasi berbagai kemacetan pertumbuhan ekonomi. Ide ini pun memaklumatkan akan signifikansi pasar bebas antarnegara dengan menghilangkan berbagai batasan dan regulasi yang akan menghambat proses globalisasi ekonomi. Dalam konteks ini, Indonesia ternyata tidak hanya mengalami problem ekonomi, tapi juga menghadapi persoalan yang cenderung lebih serius, yaitu mengendurnya negara-bangsa (nation-state). Seperti diketahui bahwa Ide negara-bangsa mulai mendapati persoalannya setelah ekspansi besar-besaran yang dilakukan globalisasi. Interkoneksi yang menimbulkan saling ketergantungan antarnegara dalam bingkai kebutuhan bersama melahirkan kebijakan yang membebaskan ekonomi dari berbagai hambatan sosial: privatisasi perusahaan publik, deregulasi control negara, liberalisasi perdagangan dan industri, potongan pajak yang besar, kontrol keras atas organisasi buruh, serta pengurangan belanja public. Oleh karena itu, terutama pada pasal 33 UUD 1945, relasi antara individu, pasar dan Negara harus ditemppatkan sejajar. Tidak boleh salah satu saling menguasai. Sehingga Indonesai tidak terjebak dan terus menerus dalam kondisi sebagai Negara yang tertinggal pada banyak hal, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 33 tersebut. c. Hukum sebagai kerangka normatif relasi sosial pada domain publik dan privat. Menurut Roscoe Pound, hukum merupakan alat kontrol masayarakat (law is a toll for social enginereing). Dalam hal ini, berarti hukum adalah suatu tatanan kelaukuan baik dalam suatu pemenuhan kepuasan adanya tuntutan msyarakat, khususnya di dalam prosedur hukum, dan legislasi. Pandangan Pound juga menekanka pada aspek keharmonisan dalam masyarakat terutama pada masayarakat yang hemogen. Dalam kerangka normatif, menjadi sangat penting untuk menggunakan logika hukum (legal reasoning) yang dibangan atas dasar asas-asas, dogma-dogma, doktrin-doktrin, dan prinsip-prinsip hukum terutama yang berlaku secara universal dalam hukum (modern). Meskipun demikian, pada kenyataannya pendekaan ini memiliki kelemahan atau kekurangan karena tidak dapat menjelaskan kenyataan-kenyataan hukum secara memuaskan, terutama ketika praktek hukum tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang tertulis. Seperti ketika prinsip hukum undang-undang menyatakan bahwa hukum tidak boleh berlaku diskriminiatif atau equality before the law, hukum tidak boleh saling bertentangan, siapa yang bersalah harus dihukum, hukum harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh dan sebagainya, namun kenyataannya terdapat kesenjangan (gap atau diskrepansi) dengan kenyataan hukum yang terjadi Menurut Gustav Radbruh : hukum harus mengandung tiga nilai idealitas, pertama, Kepastian (aspek yuridis), kedua, Keadilan (aspek filosofis), dan ketiga, Kemanfaatan (aspek Sosiologis). Dan Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, terdapat tiag karakteristik sosiologi hukum sebagai ilmu, pertama, bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hokum, kedua, menguji empirical validity dari peraturan/pernyataan dan hukum, dan ketiga, tidak melakukan penilaian terhadap perilaku hukum. Oleh karena itu, hukum adalah Social Control yang merupakan aspek normatif dalam kehidupan sosial. Kontrol bertujuan agar perilaku masyarakat antar apa yang seharusnya ( nilai ideal) yang terumuskan dalam norma. Dapat diambil contoh seperti menghidupkan musik dengan suara keras sehingga menggagu ketertiban umum. Pelakunya tentu akan terjerat pasal Pasal 534 KUHP dan dia akan dipidana oleh sebab kelakukannya yang menggangu ketertiban umum. Contoh diatas terdapat tarik menarik kepentingan antara kepentingan individu dan orang lain. Sehingga peran hukum haruslah merelasikan antara dua kepentingan menurut Donald Black Hukum akan menguat ketika kontrol sosial lain melemah, nbegitu juga sebaliknya hukum melemah ketika kontrol sosial menguat. Dan bila terjadi persinggungan maka hukum adalah Ultimum Remidium, hukum sebagai alternatif terakhir setelah kontrol sosial tidak berjalan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum dapat dijadikan sebagai kerangka normatif sosial, baik relasi sosial pada domain publik maupun privat. Oleh karena itu, yang disodorkan untuk memperkuat argumetasi tersebut adalah hukum harus dinamis untuk memperkuat pranata sosial dan kontrol sosial. Karena bagaimanapun social control is quantitatif, artinya, dalam konteks ini, terdapat banyak variabel untuk mentransformasikan dan merealisakn antara hukum dan sosial.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: