Arsip untuk ilmu hukum

Analisa Materi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran

Analisa Materi
Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Pelarangan Pelacuran

PENDAHULUAN
Dalam konsep ilmu politik dan ilmu hukum, dikenal adanya istilah social engineering, yaitu suatu upaya sistematis oleh para pengemban kekuasaan Negara untuk mempengaruhi sikap dan perilaku rakyat dalam skalanya yang luas.
Perubahan yang digerakkan oleh motif-motif politik (dengan legitimasi hukum dan undang-undang) telah mentransformasi kehidupan dari wujudnya sebagai komunitas-komunitas etnis local tradisional ke suatu Negara baru yang tunggal, modern, sentral dan nasional. Akan tetapi perubahan transfoomatif seperti itu bukannya tanpa masalah. Progresi doiaras supra yang etatis tidak selamanya dapat diimbangi oleh dinamika perubahan diaras infra yang populis. Kemudian pada gilirannya terjadi culture gap dan legal gap.
Legal gap bukan hanya ekses dari kebijakan nasional yang tidak pupulis. Peraturan Daerah yang tidak sesuai denga aspirasi masyarakat akan menimbulkan legal gap juga. Perda sebagai bagain dari peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan pada tingkat daerah.
Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka banyak daerah yang mengeluarkan peraturan dimana pada masa sebelum reformasi, perda tidak memiliki peranan yang signifikan. Dengan eforia tersebut, perda yangdibuat oleh pemerintah daera tidak luput dari pro dan kontra au bahkan menjurus pada legal gap.
Dalam konteks legal Gap, makalah akan menganalisa Peraturan Daerah No. 8 tahun 2005 Kota Tangerang tentang Pelarangan Pelacuran, dimana terdapat beberapa aturan yang menuai kritik bukan hanya pada konsep, tapi juga pada tahap implementasinya.
Perda yang bernuansa syari’ah tersebut pada ahirnya banyak digugat oleh masyarakat Kota Tangerang, seperti yang di lakukan oleh Tim Advokasi Perda Diskriminatif (TAKDIR), dan gugatan Ny. Lilis Lindawati pada Pengadilan Negeri Kota Tangerang.
Disamping mendapat gugatan dari sebagian masyarakat Kota Tangerang, pada tingkat nasional, perda tersebut mendapat kritik tajam dari Komnas Perempuan, Setara Institute, Komnas HAM dan lembaga lainnya.
Berikut penulis uraikan beberapa aturan yang dinilai mengndung unsur lagal gap.

PASAL-PASAL KONTROVERSI
Pasal 4
1. Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di daerah.

Menurut penulis, rumusan pasal dengan kalimat sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur adalah multitafsir dan bertentangan dengan prinsip hukum pidana yang harus obyektif.
Rumusan ketentuan kata “mencurigakan” menjadi salah satu kalusula yang tidak akan dapat memenuhi unsur obyektif suatu kaidah pelarangan/pelanggaran pidana karena kalimat tersebut tidak berdasar, jelas, yang tentua saja akan multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidak pastian hukum. Hal lain ketentuan di atas merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, karena kecurigaan dialamatkan pada perempuan.
Dalam konteks desntralisasi, kewenangan Pemerintah Daerah tidak boleh melebihi kewenanga Pemerintah Pusat, karena kewenagan tersebut bersifat mandat. Menurut Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H, kewenagan Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berorinetasi dalam kesatuan Negara Republik Indonesia. hal ini untuk mencegah terdapat pemerintahan lain dalam satu Negara. Selanjutnya, dia menyoroti Pasal 1 angka 7 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI, menurut UUD 1945 (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2004). Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom bermakna peralihan kewenangan secara delegasi, lazim disebut delegation of authority.
Dalam pada itu, pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dalam kaitan dekonsentrasi, menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 32 Tahun 2004, merupakan pelimpahan wewenang berdasarkan mandatum, atau mandat.

.
Bagian Ketiga
Partisipasi Masyarakat
Pasal 8
1. Setiap masyarakat atau siapapun berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang apabila ia mengetahui langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan pelacuran.

Berkaitan dengan peran serta masyarakat, dengan adanya rumusan menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan pelacuran, jelas rumusan ini melegitimasi tindakan tanpa dasar hukum, premanisme, polisi moral dan main hakim sendiri. Faktanya sudah banyak korban salah tangkap dari pelaksanaan Perda ini.

Bab IV
Ketentuan Pidana
Pasal 9
1. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perda ini, diancam dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Sanksi tidak dapat dikenakan pada rumusan delik dalam Perda ini yang tidak dapat dikualifisir sebagai tindak pidana karena tidak obyektif. Perumusan Sanksi dalam Perda ini ambigu dengan rumusan delik (perbuatan pidana) yang dimaksud dalam Perda karena rumusan delik bertentangan dengan prinsip pemidanaan yang telah diatur dalam KUHP dan KUHAP, dan karena bertentangan maka tidak dapat dilakukan prosedur menurut KUHAP.
Hal lain rumusan sanksi pada ketentuan pasal di atas asas hukum formal, maka secara legal formal perda ini batal demi hukum karena rumusan pasal-pasalnya saling bertentangan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Menurut Taufik Rachman tentang Pemberlakuan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Formil Apakah asas legalitas dalam hukum pidana juga berlaku untuk hukum pidana formil? Cara pandang hukum pidana terbagi atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Moelyatno mengartikan hukum pidana dalam arti materiil (dalam penyebutannya “hukum pidana material”) disebut juga substantive criminal law berisi perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (criminal act) dan menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (criminal responsibility). Sedangkan untuk hukum pidana formil ditekankan pada prosedur atau cara dalam menegakan hukum pidana materiilnya.
Dalam praktiknya dua hal cara pandang hukum pidana ini tidaklah bisa dipisahkan karena seperti pisau bermata dua untuk membedah persoalanpersoalan hukum pidana dalam konkretnya. Hal inipun juga diakui oleh pembentuk KUHAP, dengan memberikan Penjelasan huruf a. Pasal 2 KUHAP yang menyatakan bahwa asas-asas dalam hukum pidana materiil juga diberlakukan terhadap hukum pidana formil. Penjelasan huruf a Pasal 2 KUHAP:
“Ruang lingkup undang-undang ini mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia”

Penegasan dianutnya asas legalitas dalam KUHAP juga dapat dilihat dalam konsideran huruf a KUHAP yang mengatakan:
“Bahwa negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

REAKSI MASYARAKAT
Dalam temuan yang dilakukan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta merilis kisah penangkapan akitivis social, karena tuduhan pelacuran yang disebutkan dalam peraturan daerah.
“Panggil saja dia Dhi. Aktivis sosial yang aktif mengurusi anak jalanan ini terpaksa masih berada di sekitar Jalan Margonda, Depok, pada suatu dini hari karena aktivitas sosialnya. Saat akan turun dari taksi, tiba-tiba dia disergap polisi. Dhi dipaksa ikut ke kantor polisi terdekat karena dianggap melanggar peraturan daerah anti-prostitusi.
Dhi berusaha menjelaskan bahwa ia bukan pelacur. Ia telah menunjukkan semua kartu identitasnya, dari KTP hingga kartu nama dari kantor, untuk membuktikan ia bukan pelacur. Namun petugas tetap memaksa membawa dia ke kantor polisi.
Di kantor polisi keadaan tidak bertambah baik. Dhi tetap dipaksa mengaku ia adalah pelacur. Bila ingin bebas, Dhi harus membayar Rp 300.000 atau meninggalkan laptop sebagai uang jaminan. Dhi berkeras tidak mau membayar, karena nyata-nyata ia bukan pelacur. Dia lantas dipaksa menandatangai berita acara pemeriksaan untuk kasus yang perda-nya saja belum ditetapkan itu.
Subuh menjelang. Dhi tetap tertahan di kantor polisi. Meski sangat terlambat, “kebebasan” akhirnya datang. Salah seorang polisi mengenali Dhi sebagai tetangganya sehingga Dhi dapat terbebas dari tuduhan dan meninggalkan kantor polisi tersebut.”

Perda No. 8 Tahun 2005 ini mendapatkan reaksi keras dari mayarakat Kota Tangerang. Seperti yang dilakukan oleh Tim Advokasi Perda Diskriminatif (TAKDIR) mengajukan Gugatan/Permohonan Hak Uji Materil (Judicial Review) Terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran.
TAKDIR mengajukan Judicial Review setelah mengamati bahwa dalam pelaksanaan Perda tersebut, banyak perempuan yang menjadi korban salah tangkap (karena rumusan dalam Perda memang bertentangan dengan asas hukum pidana meteril yang berlaku) dan melalui proses peradilan yang sangat tidak manusiawi (persidangan di gelar di depan umum, tanpa memperoleh kesempatan untuk membela diri.
Disamping mendapatkan judicial review, Perda tersebut juga mendapat gugatan dari Ny. Lilis Lindawati ke Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum.
Sebagai catatan, menurut pantauan Setara Institute (table 1), terdapat banyak Perda memiliki kategori yang sama atau mendekati dengan Perda no. 8 Tahun 2005 Kota Tangerang Tentang Pelarangan Pelacuran, meskipun dengan tema berbeda.
Tabel 1.
Daftar Produk Kebijakan Daerah yang Diskriminatif dan berpotensi Legal Gap.

No. Judul
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan) No. 04/2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan) No. 6/2005 tentang Busana Muslim
3. Surat Edaran Bupati Cianjur No. 025/3643/Org & Surat Edaran No. 061.2/2896/Org. tentang Jam Kerja dan Anjuran Pemakaian Seragam Kerja (Muslim/Muslimah) pada Hari-hari Kerja
4. Peraturan Daerah Solok (Sumatra Barat) No. 6/2002 tentang Wajib Berbusana Muslimah
5. Instruksi Walikota Padang (Sumatra Barat) No. 0451.442/Binsos-III/2005 tentang Kewajiban Berbusana Muslimah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan) No. 15,16,17/2005 tentang Buta Aksara Al Quran, Busana Muslim dan Pengelolaan Zakat
7. Surat Edaran Bupati Garut tentang Pemakaian Busana Muslimah bagi Seluruh Karyawati Pemerintah Kabupaten Garut
8. Kabupaten Gowa yang mewajibakn pemakaian jilbab bagi karyawan pemerintah dan penambahan jam pelajaran agama Islam
9. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No. 451/SE/04/SOS/2001 tentang Peningkatan Kualitas Ketakwaan dan Keimanan

10. Peraturan Daerah Takalar (Sulawesi Selatan) tentang Busana Muslim
11. Surat Edaran Bupati Indramayu Tentang Wajib Busana Muslimah dan Pandai Baca Al Quran
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 2 /2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 15 / 2002 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Ciajur ke Luar Negeri
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerawang No. 22/2001 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 10/2003 Tentang Pencegahan Maksiat
16. Surat Edaran Bupati Pamekasan (Madura) No. 450/2002 tentang Pemberlakuan Syariat Islam
17. Surat Edaran Bupati Cianjur No. 551/2717/ASSDA.I September 2001 tentang Gerakan Aparatur Berakhlakul Karimah dan Masyarakat Marhamah
18. SK Bupati Cianjur No. 36/2001 Lembaran Daerah No. 34 tentang Pendirian Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syariat Islam
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat No. 11/2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat
20. Peraturan Daerah Padang Pariaman (Sumatra Barat) No. 2/2004 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat
21. Peraturan Daerah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam No. 5/2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
21. Qanun Propinsi NAD No. 13/2003 tentang Maisir (Perjudian)
22. Qanun Propinsi NAD No. 14/2003 tentang Khalwat (Mesum)
23. Qanun Propinsi NAD No. 7/2004 tentang Zakat
24. Surat Gubernur Propinsi Riau No. 003.1/UM/08.1 tentang Pembuatan Papan Nama Arab Melayu
25. Peraturan Daerah Bengkulu No. 24/2000 tentang Pelarangan Pelacuran
26. Instruksi Walikota Bengkulu No. 3/2004 tentang Program Kegiatan Peningkatan Keimanan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang (Banten) No. 8/2005 tentang Pemberantasan Pelacuran/Maksiat
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan No. 13/2002 tentang Pemberantasan Maksiat
29. Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2/2004 tentang Pemberantasan Pelacuran
30. Peraturan Daerah Tasikmalaya No. 3/2001 tentang Pemulihan Kemanan dan Ketertiban yang Berdasarkan kepada Ajaran Moral, Agama, Etika dan nilai-nilai budaya daerah
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 6/2000 tentang Kesusilaan
32. Peraturan Daerah Batam No. 6/2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam
33. Peraturan Daerah Indramayu No. 7/1999 tentang Prostitusi
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 14/2001 tentang Penanganan Pelacuran
35. Peraturan Daerah Sulaesi Selatan tentang Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Perda ini meliputi : Perda tentang Zakat, baca tulis Al Quran dan busana muslim, perjudian, miras, narkoba dan prostitusi
36. Peraturan Daerah Bulukumba (Sulawesi Selatan) No. 6/2005 tentang Pandai Baca-Tulis Al Quran Bagi Siswa dan Calon Pengantin
37. Peraturan Daerah Bulukumba No. 2/2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
38. Peraturan Daerah Bulukumba No. 3/2002 tentang Larangan Penertiban dan Penjualan Minuman Keras
39. Peraturan Daerah Solok (Sumatra Barat) No. 10/2001 tentang Wajib Baca Al Quran untuk Siswa dan Pengantin
40. Peraturan Daerah Tangerang (Banten) No. 7/2005 tentang Menjual, Mengecer dan Menyimpan Minuman Keras Mabuk-mabukan
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran
42. Rancangan Perda Kota Mataran Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat
43. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur.
44. Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001 – 2005
45. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 08 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2001 – 2005
46. Pedoman tentang Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPP) Kabupaten Cianjur
47. Pedoman Pelaksanaan Gerakan Aparatur Pemerintah Berahlaqul Karimah di Kabupaten Cianjur
48. Sosialisasi Gerbang Marhamah Melalui Pendidikan (Kabupaten Cianjur)

KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perda No. 8 Tahun 2005 Kota Tangerang tentan Pelarangan Pelacuran memenuhi unsur lagal gap sebagaimana analisa pada beberapa peraturan di atas. Sehingga peraturan tersbut sulit diimplementasikan dan menimbulkan keresahan masyarakat.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan hak otonomi seluas-luasnya pada daerah tingkat I dan II nyatanya malah disikapi dengan pemikiran yang salah kaprah. Perangkat daerah kemudian seperti berlomba menghasilkan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum – dari sudut pandang agama – yang kemudian dikenal sebagai “perda syariah”.
Lahirnya perda berlandaskan agama ini kemudian memunculkan berbagai kontroversi. Ada pula pemerintah daerah yang menolak menyebut perda yang mereka hasilkan adalah perda syariah dan memilih menyebutnya perda ketertiban umum, anti-minuman keras, anti-prostitusi, dan lain-lain. Kontroversi yang kemudian bermunculan lebih disebabkan implementasi peraturan yang dirasa begitu diskriminatif, terutama bagi kaum non-muslim dan perempuan.
Menurut pendapat Lawrence M Friedman tentang legal system bahwa suatu atuan hukum dapat berjalan secara efektif bila memenuhi tiga komponen:
1. Legal substance, yaitu materi peraturan perundang-undang memenuhi unsure legal drafting. Jika materi dalam peraturan perundang-undangan bertentang dengan asas hukum, maka system hukum tidak akan berjalan.
2. Legal Stucture, yaitu pelaksana dari peraturan perundang-undangan, seperti hakim, jaksa, polisi, dan sebaginya.
3. Legal Culture, yaitu hukum harus seusai dengan budaya masayarakat setempat. Jika bertentanga budaya masyarakat, maka akan peraturan yang telah dibuat tidak akan berjalan dengan efektif.

Oleh karena itu, menurut penulis pasal-pasal yang mengandung unsur legal gap supaya dicabut dan diganti dengan aturan yang seusai dengan asas legal drating, asas social budaya, dan asas pluralitas.
Kebijakan-kebijakan daerah (termasuk tapi tak terbatas pada peraturan daerah) yang bertentangan dengan UUD 1945 hasil Amandemen Keempat mengenai jaminan hak-hak dasar manusia yang seharusnya menjadi payung hukum dari semua aturan yang ada di Indonesia. Perda-perda tersebut berdampak pada diskriminasi terhadap perempuan, melalui pengaturan tubuh, perilaku dan mobilitas perempuan oleh institusi negara atas nama agama dan moralitas.
Perda Kota Tangerang No.8/2005 yang dibuat untuk menangani masalah pelacuran merupakan pengingkaran terhadap asas praduga tak bersalah karena memberi wewenang kepada aparat sipil untuk melakukan tindakan hukum kepada pihak yang diduga melakukan pelacuran. Perda ini memunculkan keresahan yang amat tinggi di kalangan warga negara, khususnya perempuan karena menghilangkan rasa aman bagi mereka untuk beraktifitas di luar rumah, terutama pada malam hari. Tentu tak heran bahwa perempuan miskin adalah korbannya yang pertama.

DAFTAR PUSTAKA
1. Isma’il Hasani, et.al, Setara Institute Rivew 2007, Jurnal Setara Institute, Vol 1/2008
2. Laica Marzuki, Prof. Dr. S.H. Hakikat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 1 Maret 2007, Jakarta:2007. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
3. Lawrence M Friedman, American Law: An Introduction (New York: WW. Norotn and Compay, 1984)
4. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
5. Setara Institute, Laporan Tahunan, Jakarta: 2008, Setara Institute
6. Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dan Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Suatu Pengantar Ke arah kajian Sosiologi Hukum. Malang: 2008, Bayumedia Publishing.
7. Sukron Kamil, et al, Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim.
8. Taufik Rachman, Asas Retroaktif dalam Hukum Acara Pidana Menurut Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006. Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 1 Maret 2007, Jakarta:2007. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
9. http://narcistsociety.multiply.com/reviews/item/9

Comments (2) »

filsafat hukum

a. Analisis Positivisme Hukum tentang relasi makna frasa ‘asas kekeluargaan” dan “dikuasi oleh negara” dengan frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ahir-ahir ini, media massa baik cetak maupun elektronik, ramai membahas isu ekonomi neoliberalisme dan ekonomi kerakyatan. Seiring dengan hiruk pikuk pemilihan presiden pada bulan Juli nanti, rakyat Indonesia disuguhkan dengan konsepsi tajam antara dua kelompok ini. Dalam Pilpres 2009, beberapa kandidat berusaha membangun skenario seolah-olah Pilpres kali ini adalah pertarungan antara neoliberalisme dengan ekonomi kerakyatan. Menurut Anton A Setyawan, Ekonom UMS, pada dasarnya terdapat dua arus besar dalam pemikiran ekonomi, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Paham kapitalisme berpendapat bahwa dalam perekonomian maka yang terpenting adalah akumulasi kapital atau penumpukan modal. Hal ini menjamin aktivitas ekonomi berjalan dengan baik. Dasarnya teori-teori ekonomi makro klasik, neoklasik dan Keynessian serta beberapa teori pembangunan arus utama, seperti teori tinggal landas dari WW Rostow atau teori perubahan struktural dari Arthur Lewis. Inti dari berbagai teori tersebut adalah pembangunan perekonomian sebuah negara berdasarkan proses transformasi struktur ekonomi dari tradisional (berbasis pertanian) menjadi modern (berbasis industri). Sementara ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah ekonomi sosialis dengan tujuan utama pemerataan kesejahteraan. Pada masa pergerakan, ekonom Indonesia yang mempunyai ideologi sosialis dengan pemikiran ekonomi kerakyatan adalah Wakil Presiden pertama RI, Drs Mohammad Hatta. Ide dia dituangkan dalam sebuah tulisan berjudul “Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya” yang diterbitkan tahun 1933. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa perekonomian Indonesia dieksploitasi oleh kolonialisme sehingga keadilan dan pemerataan ekonomi perlu ditegakkan. Inti ekonomi kerakyatan adalah sebuah perlawanan terhadap eksploitasi kapitalisme. Masalahnya, sejak berakhirnya pemerintahan Soekarno tidak ada lagi presiden Indonesia yang menggunakan ideologi ini dalam kebijakan ekonomi mereka. Sebagai buktinya, sejak pemerintahan Orde Baru sampai sekarang tidak ada data ekonomi pemerintah yang melaporkan pendapatan nasional, nilai net transfer (hasil pengurangan antara investasi yang masuk dengan nilai repatriasi yang dibawa investor asing) dan indeks koefisien Gini yang dipergunakan sebagai pengukuran kesenjangan kesejahteraan tidak pernah menjadi dasar kebijakan ekonomi. Kajian terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan keniscayaan, paling tidak untuk meriveiw tentang system perekonomian Indonesia berdasarkan konstitusi. Untuk mengkaji pasal tersebut membutuhkan alat analisis sebagai sarana untuk membedah isi kandungan pasal tersebut. Salah satu pisau analisis yang digunakana dalam hokum adalah filsafat hokum positivism. Aliran yang didukung oleh John Austin, Jeremey Bentham ini muncul sebagi kritik terhadap dominasi aliran filsafat hokum alam yang dipelopori oleh Thomas Aquinas yang menklasifikasi hokum dalam empat bagian, yaitu, lex aeterna, lex divina, lex naturalis dan lex positivis. Sebagai ciri dari aliran filsafat ini adalah hukum diartikan sebagai perintah dan bersifat positif dari pihak berdaulat. Oleh karena itu karakter hokum yang positif adalah imperative dan objek kajian ilmu hukum adalah hukum sebagaimana adanya (law as it is), sehingga aliran ini cenderung memisahkan antara hukum dan moralitas. Namun dengan begitu, Jeremy Bentaham mengatakan bahwa tujuan hokum sebenarnya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang, tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan masayrakat, dan secara tergas Bentham mengatakan bahwa sanksi pidana hanya bias diterima apabila sanksi itu dapat memberikan harapan bagai tercegahnya kejahatan yang lebih besar. Dalam pasal 33 UUD 1945 merupakan adalah dasar dari demokrasi ekonomi Indonesia, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlyang diutamakan, bukan kemakmuran individu atau kelompok. Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan begitu dalam pasal 33 tersebut tertuang dengan jelas frasa “asas kekeluargaan”. Kemudian pada frasa lainnya terdapat frasa “dikuasai oleh Negara”. Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara di Pasal 33 UUD 1945 diartikan bahwa Negara tidak memiliki, melaikna dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoundendaad). Masih dalam pasal 33 terdapat frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Makna dalam frasa tersebut adalah Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran individu atau kelompok. Oleh karena itu intervensi Negara sangat dibutuhkan untuk melakukan kewenangan yang dimiliki demi kesejahteraan masyarakat. Dalam tulisan di atas, dapat disarikan bahwa system perekonomian Indonesia tidak menganut system kapitalis, dan tidak juga sosialis. Perekonomian Indonesai diatur berdasarkan balance system dengan tidak mempertentangkan aras ideology ekonomi. Konsepsinya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Konsepsi ekonomi kerakyatan yang diusung dalam konstitusi memperkuat dasar pemikirian bahwa Negara tidak boleh tinggal diam dalam mengatur perekonomian Negara, namun disaat yang sama, masyarakat juga ikut berperan dalam system perekonomian, baik dalam tataran makro maupun mikro. Hal ini selaras degan cita-cita bangsa Indonesai yaitu turut serta dalam percaturan bangsa lain dengan tanpa mentelantarkan bangsa sendiri. Sehingga relasi antara frasa-farsa pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif aliran positivisme adalah bahwa peran negar sangat penting, dimana regulasi yang dikeluarkan merupakan perintah yang menjadi hokum bagi masyarakat dan harus ditaati baik dengan menerbitkan perundang-undangan demi keapstian hokum dalam bidang usaha baik makri mapun mikro. Dan selaras dikatakan Jeremy Bentaham bahwa tujuan hokum sebenarnya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang, tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan masayrakat b. Relasi individu, pasar dan Negara. Premis relasi antara individu, pasar dan negara dalam pasal 33 UUD 1954 mengindikasikan bahwa rakyat Indonesia menolak sistem ekonomi kapital dan komunis. Balance system adalah bertujuan untuk memberikan ranah bagai individu, pasar dan negara. Prediksi globalisasi sudah ditebak dalam konstitusi kita, sehingga peran pasar tidak bisa dinafikan. Namun demikian negara meurpakn alat legitimasi yangberperan untuk merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoundendaad) demi kesejahteraan sebesar-besarnya pada rakyat Indonesai. Sosio-Culture Indonesia juga tidak terlepas guna merapatkan persepsi relasi individu dan pasar, dimana sebagian besar masyarakat Indonesai bergerak dalam sektor riil, dan ada yang masih menggunakan sistem barter dalam merealisaikan pratana ekonominya. Hal ini akan sangat memberatkan bila seluruh kebijakan negara diarahkan pada mekanisme pasar. Oleh karena masyarakat masih tetap membutuhkan negara sebagai dalam mengatur perekonomian rakyat. Dan dapat diartikan bahwa relasi negara dan individu merupakan relasi wellfare state. Untuk menelusuri penjelasan menyangkut relasi individu, pasar dan Negara, tidak terlepas dari empat mainstream besar pemikiran, yaitu teori ekonomi Klasik (Liberal), Marxian, Keynesian, dan Neoliberal. Wajah dunia dewasa ini memang betul-betul baru. Tidak ada lagi batas-batas geografis antarnegara. Seiring dengan perkembangan teknologi, Negara-negara di dunia digambarkan sebagai “global village”, yang menyatu, saling mengetahui, terbuka, dan saling tergantung satu sama lain. Globalisasi adalah terminologi interkoneksi dan interdependensi antarnegara tersebut. Fenomena globalisasi secara terminologis dapat dimaknai sebagai intensifikasi relasi-relasi sosial seluas dunia yang menghubungkan lokalitas-lokalitas berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa di satu tempat ditentukan oleh peristiwa lain yang terjadi bermil-mil jaraknya dari tempat tersebut dan sebaliknya. Terminologi ini menekankan karakteristik khusus globalisasi yang menjadi ruang hidup manusia modern yang ditandai oleh keluasan (extencity), kekuatan (intencity), kecepatan (velocity), dan dampak (impact) yang luar biasa dan yang belum terbayangkan sebelumnya. Globalisasi yang merupakan kredo inti dari ajaran neoliberalisme memunculkan model baru bagi mekanisme kebijakan sebuah negara hubungannya dengan pasar. Kredo inti itu meliputi prioritas pertumbuhan ekonomi, pentingnya perdagangan bebas untuk merangsang pertumbuhan; pasar bebas yang tak terbatas; pilihan individual, pemangkasan regulasi pemerintah; dan dukungan pada model pembangunan sosial yang evolusioner sesuai dengan pengalaman barat yang diyakini dapat diterapkan di seluruh dunia. Dalam perspektif teori ekonomi klasik, pasar merupakan salah satu sistem besar yang bisa dijalankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonominya yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Pasar dengan mekanismenya mampu berjalan sendiri dengan mengikuti logika hukumnya, permintaan dan penawaran. “Invisible hand”, pasar diatur oleh tangan yang tidak terlihat, mengatur sendiri. Pasar dianggap sebagai mekanisme otomatis (self-regulating) yang selalu mengarah pada neraca keseimbangan, equilibrium, sehingga terwujud alokasi sumberdaya dengan cara yang paling efektif dan efisien. Kritik atas paham “absolutisme pasar” muncul dari para pemikir yang dikenal dengan Marxian. Pemikiran komunitas ini bermula dari tokoh utamanya yaitu Karl Marx. Melalui mahakaryanya, Das Kapital,Marx menjelaskan bahwa pasar adalah realitas bentukan dari kelas-kelas kapitalis penguasa. Pasar menjadi arena perjuangan (champ), bagi kelas-kelas sosial untuk saling menguasai. Di dalamnya, struktur pertentangan kelas dilanggengkan. Hukum pasar dalam bentuknya penawaran dan permintaan terjadi dalam relasi yang tidak seimbang. Pasar dikendalikan para pemilik modal besar dengan cara memproduksi barang secara besar-besaran, dari keringat para pekerja. Nilai barang yang diproduksi pekerja ditukarkan tidak sama di pasaran. Melainkan mereka menerima lebih rendah dari nilai barang yang dijual. Disparitas itu disebabkan karena pemanfaatan yang dilakukan para pemilik modal. Pasar dalam sistemnya, menurut Keynes, tidak bisa dilepaskan dari peran negara. Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. hingga batas tertentu peran pemerintah diperlukan. Bila terjadi pengangguran, misalnya, pemerintah dapat memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Langkah itu agar sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapat masyarakat. Begitupun halnya ketika harga-harga naik cepat, pemerintah bisa menarik jumlah uang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi sehingga inflasi yang tak terkendali pun tidak sampai terjadi. Pandangan Keynes tersebut telah menciptakan revolusi sosial dalam diskursus ekonomi. Selama tiga atau empat decade sejak tahun 30-an hingga 70-an pandangan Keynes diterima secara luas di negara-negara berkembang. Sikap itu didasari pada harapan perbaikan sistem ekonomi pada negara itu. Hingga pada masa selanjutnya tesis tentang negara kesehateraan pun mulai dipertanyakan menyusul dengan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Stagnasi diduga akibat proteksi pasar oleh negara, adanya kebijakan keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi rakyat. Pendulum sejarah pun kembali bergerak ke arah yang berlawanan, di mana muncul kembali gagasan liberalisme dalam bentuknya yang baru atau yang dikenal dengan Neoliberalisme. Kesepakatan Washington (Washington Consensus) merupakan menifestasi dari pembelaan ekonomi privat terutama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol dan menguasai ekonomi internasional. Pokok-pokok ajaran neoliberalisme tergambar pada: pertama, biarkan pasar bekerja, kedua, kurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak produktif seperti subsidi pelayanan sosial, ketiga, lakukan deregulasi ekonomi, keempat, keyakinan terhadap privatisasi, kelima, keyakinan pada tanggung jawab individual. Ide neoliberalisme sejak penemuannya kali pertama hingga sekarang seakan menjadi jargon utama bagi perkembangan negara-negara di dunia. Neoliberalisme—meminjam istilah Mansour Fakih—telah menjadi semacam “agama baru” bagi banyak masyarakat negara-negara di dunia. Berbagai preskripsi diyakini mampu mengatasi berbagai kemacetan pertumbuhan ekonomi. Ide ini pun memaklumatkan akan signifikansi pasar bebas antarnegara dengan menghilangkan berbagai batasan dan regulasi yang akan menghambat proses globalisasi ekonomi. Dalam konteks ini, Indonesia ternyata tidak hanya mengalami problem ekonomi, tapi juga menghadapi persoalan yang cenderung lebih serius, yaitu mengendurnya negara-bangsa (nation-state). Seperti diketahui bahwa Ide negara-bangsa mulai mendapati persoalannya setelah ekspansi besar-besaran yang dilakukan globalisasi. Interkoneksi yang menimbulkan saling ketergantungan antarnegara dalam bingkai kebutuhan bersama melahirkan kebijakan yang membebaskan ekonomi dari berbagai hambatan sosial: privatisasi perusahaan publik, deregulasi control negara, liberalisasi perdagangan dan industri, potongan pajak yang besar, kontrol keras atas organisasi buruh, serta pengurangan belanja public. Oleh karena itu, terutama pada pasal 33 UUD 1945, relasi antara individu, pasar dan Negara harus ditemppatkan sejajar. Tidak boleh salah satu saling menguasai. Sehingga Indonesai tidak terjebak dan terus menerus dalam kondisi sebagai Negara yang tertinggal pada banyak hal, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 33 tersebut. c. Hukum sebagai kerangka normatif relasi sosial pada domain publik dan privat. Menurut Roscoe Pound, hukum merupakan alat kontrol masayarakat (law is a toll for social enginereing). Dalam hal ini, berarti hukum adalah suatu tatanan kelaukuan baik dalam suatu pemenuhan kepuasan adanya tuntutan msyarakat, khususnya di dalam prosedur hukum, dan legislasi. Pandangan Pound juga menekanka pada aspek keharmonisan dalam masyarakat terutama pada masayarakat yang hemogen. Dalam kerangka normatif, menjadi sangat penting untuk menggunakan logika hukum (legal reasoning) yang dibangan atas dasar asas-asas, dogma-dogma, doktrin-doktrin, dan prinsip-prinsip hukum terutama yang berlaku secara universal dalam hukum (modern). Meskipun demikian, pada kenyataannya pendekaan ini memiliki kelemahan atau kekurangan karena tidak dapat menjelaskan kenyataan-kenyataan hukum secara memuaskan, terutama ketika praktek hukum tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang tertulis. Seperti ketika prinsip hukum undang-undang menyatakan bahwa hukum tidak boleh berlaku diskriminiatif atau equality before the law, hukum tidak boleh saling bertentangan, siapa yang bersalah harus dihukum, hukum harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh dan sebagainya, namun kenyataannya terdapat kesenjangan (gap atau diskrepansi) dengan kenyataan hukum yang terjadi Menurut Gustav Radbruh : hukum harus mengandung tiga nilai idealitas, pertama, Kepastian (aspek yuridis), kedua, Keadilan (aspek filosofis), dan ketiga, Kemanfaatan (aspek Sosiologis). Dan Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, terdapat tiag karakteristik sosiologi hukum sebagai ilmu, pertama, bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hokum, kedua, menguji empirical validity dari peraturan/pernyataan dan hukum, dan ketiga, tidak melakukan penilaian terhadap perilaku hukum. Oleh karena itu, hukum adalah Social Control yang merupakan aspek normatif dalam kehidupan sosial. Kontrol bertujuan agar perilaku masyarakat antar apa yang seharusnya ( nilai ideal) yang terumuskan dalam norma. Dapat diambil contoh seperti menghidupkan musik dengan suara keras sehingga menggagu ketertiban umum. Pelakunya tentu akan terjerat pasal Pasal 534 KUHP dan dia akan dipidana oleh sebab kelakukannya yang menggangu ketertiban umum. Contoh diatas terdapat tarik menarik kepentingan antara kepentingan individu dan orang lain. Sehingga peran hukum haruslah merelasikan antara dua kepentingan menurut Donald Black Hukum akan menguat ketika kontrol sosial lain melemah, nbegitu juga sebaliknya hukum melemah ketika kontrol sosial menguat. Dan bila terjadi persinggungan maka hukum adalah Ultimum Remidium, hukum sebagai alternatif terakhir setelah kontrol sosial tidak berjalan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum dapat dijadikan sebagai kerangka normatif sosial, baik relasi sosial pada domain publik maupun privat. Oleh karena itu, yang disodorkan untuk memperkuat argumetasi tersebut adalah hukum harus dinamis untuk memperkuat pranata sosial dan kontrol sosial. Karena bagaimanapun social control is quantitatif, artinya, dalam konteks ini, terdapat banyak variabel untuk mentransformasikan dan merealisakn antara hukum dan sosial.

Leave a comment »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.