Analisa Materi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran

Analisa Materi
Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Pelarangan Pelacuran

PENDAHULUAN
Dalam konsep ilmu politik dan ilmu hukum, dikenal adanya istilah social engineering, yaitu suatu upaya sistematis oleh para pengemban kekuasaan Negara untuk mempengaruhi sikap dan perilaku rakyat dalam skalanya yang luas.
Perubahan yang digerakkan oleh motif-motif politik (dengan legitimasi hukum dan undang-undang) telah mentransformasi kehidupan dari wujudnya sebagai komunitas-komunitas etnis local tradisional ke suatu Negara baru yang tunggal, modern, sentral dan nasional. Akan tetapi perubahan transfoomatif seperti itu bukannya tanpa masalah. Progresi doiaras supra yang etatis tidak selamanya dapat diimbangi oleh dinamika perubahan diaras infra yang populis. Kemudian pada gilirannya terjadi culture gap dan legal gap.
Legal gap bukan hanya ekses dari kebijakan nasional yang tidak pupulis. Peraturan Daerah yang tidak sesuai denga aspirasi masyarakat akan menimbulkan legal gap juga. Perda sebagai bagain dari peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan pada tingkat daerah.
Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka banyak daerah yang mengeluarkan peraturan dimana pada masa sebelum reformasi, perda tidak memiliki peranan yang signifikan. Dengan eforia tersebut, perda yangdibuat oleh pemerintah daera tidak luput dari pro dan kontra au bahkan menjurus pada legal gap.
Dalam konteks legal Gap, makalah akan menganalisa Peraturan Daerah No. 8 tahun 2005 Kota Tangerang tentang Pelarangan Pelacuran, dimana terdapat beberapa aturan yang menuai kritik bukan hanya pada konsep, tapi juga pada tahap implementasinya.
Perda yang bernuansa syari’ah tersebut pada ahirnya banyak digugat oleh masyarakat Kota Tangerang, seperti yang di lakukan oleh Tim Advokasi Perda Diskriminatif (TAKDIR), dan gugatan Ny. Lilis Lindawati pada Pengadilan Negeri Kota Tangerang.
Disamping mendapat gugatan dari sebagian masyarakat Kota Tangerang, pada tingkat nasional, perda tersebut mendapat kritik tajam dari Komnas Perempuan, Setara Institute, Komnas HAM dan lembaga lainnya.
Berikut penulis uraikan beberapa aturan yang dinilai mengndung unsur lagal gap.

PASAL-PASAL KONTROVERSI
Pasal 4
1. Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di daerah.

Menurut penulis, rumusan pasal dengan kalimat sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur adalah multitafsir dan bertentangan dengan prinsip hukum pidana yang harus obyektif.
Rumusan ketentuan kata “mencurigakan” menjadi salah satu kalusula yang tidak akan dapat memenuhi unsur obyektif suatu kaidah pelarangan/pelanggaran pidana karena kalimat tersebut tidak berdasar, jelas, yang tentua saja akan multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidak pastian hukum. Hal lain ketentuan di atas merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, karena kecurigaan dialamatkan pada perempuan.
Dalam konteks desntralisasi, kewenangan Pemerintah Daerah tidak boleh melebihi kewenanga Pemerintah Pusat, karena kewenagan tersebut bersifat mandat. Menurut Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H, kewenagan Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berorinetasi dalam kesatuan Negara Republik Indonesia. hal ini untuk mencegah terdapat pemerintahan lain dalam satu Negara. Selanjutnya, dia menyoroti Pasal 1 angka 7 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI, menurut UUD 1945 (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2004). Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom bermakna peralihan kewenangan secara delegasi, lazim disebut delegation of authority.
Dalam pada itu, pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dalam kaitan dekonsentrasi, menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 32 Tahun 2004, merupakan pelimpahan wewenang berdasarkan mandatum, atau mandat.

.
Bagian Ketiga
Partisipasi Masyarakat
Pasal 8
1. Setiap masyarakat atau siapapun berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang apabila ia mengetahui langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan pelacuran.

Berkaitan dengan peran serta masyarakat, dengan adanya rumusan menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan pelacuran, jelas rumusan ini melegitimasi tindakan tanpa dasar hukum, premanisme, polisi moral dan main hakim sendiri. Faktanya sudah banyak korban salah tangkap dari pelaksanaan Perda ini.

Bab IV
Ketentuan Pidana
Pasal 9
1. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perda ini, diancam dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Sanksi tidak dapat dikenakan pada rumusan delik dalam Perda ini yang tidak dapat dikualifisir sebagai tindak pidana karena tidak obyektif. Perumusan Sanksi dalam Perda ini ambigu dengan rumusan delik (perbuatan pidana) yang dimaksud dalam Perda karena rumusan delik bertentangan dengan prinsip pemidanaan yang telah diatur dalam KUHP dan KUHAP, dan karena bertentangan maka tidak dapat dilakukan prosedur menurut KUHAP.
Hal lain rumusan sanksi pada ketentuan pasal di atas asas hukum formal, maka secara legal formal perda ini batal demi hukum karena rumusan pasal-pasalnya saling bertentangan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Menurut Taufik Rachman tentang Pemberlakuan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Formil Apakah asas legalitas dalam hukum pidana juga berlaku untuk hukum pidana formil? Cara pandang hukum pidana terbagi atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Moelyatno mengartikan hukum pidana dalam arti materiil (dalam penyebutannya “hukum pidana material”) disebut juga substantive criminal law berisi perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (criminal act) dan menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (criminal responsibility). Sedangkan untuk hukum pidana formil ditekankan pada prosedur atau cara dalam menegakan hukum pidana materiilnya.
Dalam praktiknya dua hal cara pandang hukum pidana ini tidaklah bisa dipisahkan karena seperti pisau bermata dua untuk membedah persoalanpersoalan hukum pidana dalam konkretnya. Hal inipun juga diakui oleh pembentuk KUHAP, dengan memberikan Penjelasan huruf a. Pasal 2 KUHAP yang menyatakan bahwa asas-asas dalam hukum pidana materiil juga diberlakukan terhadap hukum pidana formil. Penjelasan huruf a Pasal 2 KUHAP:
“Ruang lingkup undang-undang ini mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia”

Penegasan dianutnya asas legalitas dalam KUHAP juga dapat dilihat dalam konsideran huruf a KUHAP yang mengatakan:
“Bahwa negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

REAKSI MASYARAKAT
Dalam temuan yang dilakukan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta merilis kisah penangkapan akitivis social, karena tuduhan pelacuran yang disebutkan dalam peraturan daerah.
“Panggil saja dia Dhi. Aktivis sosial yang aktif mengurusi anak jalanan ini terpaksa masih berada di sekitar Jalan Margonda, Depok, pada suatu dini hari karena aktivitas sosialnya. Saat akan turun dari taksi, tiba-tiba dia disergap polisi. Dhi dipaksa ikut ke kantor polisi terdekat karena dianggap melanggar peraturan daerah anti-prostitusi.
Dhi berusaha menjelaskan bahwa ia bukan pelacur. Ia telah menunjukkan semua kartu identitasnya, dari KTP hingga kartu nama dari kantor, untuk membuktikan ia bukan pelacur. Namun petugas tetap memaksa membawa dia ke kantor polisi.
Di kantor polisi keadaan tidak bertambah baik. Dhi tetap dipaksa mengaku ia adalah pelacur. Bila ingin bebas, Dhi harus membayar Rp 300.000 atau meninggalkan laptop sebagai uang jaminan. Dhi berkeras tidak mau membayar, karena nyata-nyata ia bukan pelacur. Dia lantas dipaksa menandatangai berita acara pemeriksaan untuk kasus yang perda-nya saja belum ditetapkan itu.
Subuh menjelang. Dhi tetap tertahan di kantor polisi. Meski sangat terlambat, “kebebasan” akhirnya datang. Salah seorang polisi mengenali Dhi sebagai tetangganya sehingga Dhi dapat terbebas dari tuduhan dan meninggalkan kantor polisi tersebut.”

Perda No. 8 Tahun 2005 ini mendapatkan reaksi keras dari mayarakat Kota Tangerang. Seperti yang dilakukan oleh Tim Advokasi Perda Diskriminatif (TAKDIR) mengajukan Gugatan/Permohonan Hak Uji Materil (Judicial Review) Terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran.
TAKDIR mengajukan Judicial Review setelah mengamati bahwa dalam pelaksanaan Perda tersebut, banyak perempuan yang menjadi korban salah tangkap (karena rumusan dalam Perda memang bertentangan dengan asas hukum pidana meteril yang berlaku) dan melalui proses peradilan yang sangat tidak manusiawi (persidangan di gelar di depan umum, tanpa memperoleh kesempatan untuk membela diri.
Disamping mendapatkan judicial review, Perda tersebut juga mendapat gugatan dari Ny. Lilis Lindawati ke Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum.
Sebagai catatan, menurut pantauan Setara Institute (table 1), terdapat banyak Perda memiliki kategori yang sama atau mendekati dengan Perda no. 8 Tahun 2005 Kota Tangerang Tentang Pelarangan Pelacuran, meskipun dengan tema berbeda.
Tabel 1.
Daftar Produk Kebijakan Daerah yang Diskriminatif dan berpotensi Legal Gap.

No. Judul
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan) No. 04/2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan) No. 6/2005 tentang Busana Muslim
3. Surat Edaran Bupati Cianjur No. 025/3643/Org & Surat Edaran No. 061.2/2896/Org. tentang Jam Kerja dan Anjuran Pemakaian Seragam Kerja (Muslim/Muslimah) pada Hari-hari Kerja
4. Peraturan Daerah Solok (Sumatra Barat) No. 6/2002 tentang Wajib Berbusana Muslimah
5. Instruksi Walikota Padang (Sumatra Barat) No. 0451.442/Binsos-III/2005 tentang Kewajiban Berbusana Muslimah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan) No. 15,16,17/2005 tentang Buta Aksara Al Quran, Busana Muslim dan Pengelolaan Zakat
7. Surat Edaran Bupati Garut tentang Pemakaian Busana Muslimah bagi Seluruh Karyawati Pemerintah Kabupaten Garut
8. Kabupaten Gowa yang mewajibakn pemakaian jilbab bagi karyawan pemerintah dan penambahan jam pelajaran agama Islam
9. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No. 451/SE/04/SOS/2001 tentang Peningkatan Kualitas Ketakwaan dan Keimanan

10. Peraturan Daerah Takalar (Sulawesi Selatan) tentang Busana Muslim
11. Surat Edaran Bupati Indramayu Tentang Wajib Busana Muslimah dan Pandai Baca Al Quran
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 2 /2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 15 / 2002 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Ciajur ke Luar Negeri
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerawang No. 22/2001 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 10/2003 Tentang Pencegahan Maksiat
16. Surat Edaran Bupati Pamekasan (Madura) No. 450/2002 tentang Pemberlakuan Syariat Islam
17. Surat Edaran Bupati Cianjur No. 551/2717/ASSDA.I September 2001 tentang Gerakan Aparatur Berakhlakul Karimah dan Masyarakat Marhamah
18. SK Bupati Cianjur No. 36/2001 Lembaran Daerah No. 34 tentang Pendirian Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syariat Islam
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat No. 11/2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat
20. Peraturan Daerah Padang Pariaman (Sumatra Barat) No. 2/2004 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat
21. Peraturan Daerah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam No. 5/2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
21. Qanun Propinsi NAD No. 13/2003 tentang Maisir (Perjudian)
22. Qanun Propinsi NAD No. 14/2003 tentang Khalwat (Mesum)
23. Qanun Propinsi NAD No. 7/2004 tentang Zakat
24. Surat Gubernur Propinsi Riau No. 003.1/UM/08.1 tentang Pembuatan Papan Nama Arab Melayu
25. Peraturan Daerah Bengkulu No. 24/2000 tentang Pelarangan Pelacuran
26. Instruksi Walikota Bengkulu No. 3/2004 tentang Program Kegiatan Peningkatan Keimanan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang (Banten) No. 8/2005 tentang Pemberantasan Pelacuran/Maksiat
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan No. 13/2002 tentang Pemberantasan Maksiat
29. Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2/2004 tentang Pemberantasan Pelacuran
30. Peraturan Daerah Tasikmalaya No. 3/2001 tentang Pemulihan Kemanan dan Ketertiban yang Berdasarkan kepada Ajaran Moral, Agama, Etika dan nilai-nilai budaya daerah
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 6/2000 tentang Kesusilaan
32. Peraturan Daerah Batam No. 6/2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam
33. Peraturan Daerah Indramayu No. 7/1999 tentang Prostitusi
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 14/2001 tentang Penanganan Pelacuran
35. Peraturan Daerah Sulaesi Selatan tentang Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Perda ini meliputi : Perda tentang Zakat, baca tulis Al Quran dan busana muslim, perjudian, miras, narkoba dan prostitusi
36. Peraturan Daerah Bulukumba (Sulawesi Selatan) No. 6/2005 tentang Pandai Baca-Tulis Al Quran Bagi Siswa dan Calon Pengantin
37. Peraturan Daerah Bulukumba No. 2/2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
38. Peraturan Daerah Bulukumba No. 3/2002 tentang Larangan Penertiban dan Penjualan Minuman Keras
39. Peraturan Daerah Solok (Sumatra Barat) No. 10/2001 tentang Wajib Baca Al Quran untuk Siswa dan Pengantin
40. Peraturan Daerah Tangerang (Banten) No. 7/2005 tentang Menjual, Mengecer dan Menyimpan Minuman Keras Mabuk-mabukan
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran
42. Rancangan Perda Kota Mataran Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat
43. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur.
44. Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001 – 2005
45. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 08 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2001 – 2005
46. Pedoman tentang Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPP) Kabupaten Cianjur
47. Pedoman Pelaksanaan Gerakan Aparatur Pemerintah Berahlaqul Karimah di Kabupaten Cianjur
48. Sosialisasi Gerbang Marhamah Melalui Pendidikan (Kabupaten Cianjur)

KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perda No. 8 Tahun 2005 Kota Tangerang tentan Pelarangan Pelacuran memenuhi unsur lagal gap sebagaimana analisa pada beberapa peraturan di atas. Sehingga peraturan tersbut sulit diimplementasikan dan menimbulkan keresahan masyarakat.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan hak otonomi seluas-luasnya pada daerah tingkat I dan II nyatanya malah disikapi dengan pemikiran yang salah kaprah. Perangkat daerah kemudian seperti berlomba menghasilkan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum – dari sudut pandang agama – yang kemudian dikenal sebagai “perda syariah”.
Lahirnya perda berlandaskan agama ini kemudian memunculkan berbagai kontroversi. Ada pula pemerintah daerah yang menolak menyebut perda yang mereka hasilkan adalah perda syariah dan memilih menyebutnya perda ketertiban umum, anti-minuman keras, anti-prostitusi, dan lain-lain. Kontroversi yang kemudian bermunculan lebih disebabkan implementasi peraturan yang dirasa begitu diskriminatif, terutama bagi kaum non-muslim dan perempuan.
Menurut pendapat Lawrence M Friedman tentang legal system bahwa suatu atuan hukum dapat berjalan secara efektif bila memenuhi tiga komponen:
1. Legal substance, yaitu materi peraturan perundang-undang memenuhi unsure legal drafting. Jika materi dalam peraturan perundang-undangan bertentang dengan asas hukum, maka system hukum tidak akan berjalan.
2. Legal Stucture, yaitu pelaksana dari peraturan perundang-undangan, seperti hakim, jaksa, polisi, dan sebaginya.
3. Legal Culture, yaitu hukum harus seusai dengan budaya masayarakat setempat. Jika bertentanga budaya masyarakat, maka akan peraturan yang telah dibuat tidak akan berjalan dengan efektif.

Oleh karena itu, menurut penulis pasal-pasal yang mengandung unsur legal gap supaya dicabut dan diganti dengan aturan yang seusai dengan asas legal drating, asas social budaya, dan asas pluralitas.
Kebijakan-kebijakan daerah (termasuk tapi tak terbatas pada peraturan daerah) yang bertentangan dengan UUD 1945 hasil Amandemen Keempat mengenai jaminan hak-hak dasar manusia yang seharusnya menjadi payung hukum dari semua aturan yang ada di Indonesia. Perda-perda tersebut berdampak pada diskriminasi terhadap perempuan, melalui pengaturan tubuh, perilaku dan mobilitas perempuan oleh institusi negara atas nama agama dan moralitas.
Perda Kota Tangerang No.8/2005 yang dibuat untuk menangani masalah pelacuran merupakan pengingkaran terhadap asas praduga tak bersalah karena memberi wewenang kepada aparat sipil untuk melakukan tindakan hukum kepada pihak yang diduga melakukan pelacuran. Perda ini memunculkan keresahan yang amat tinggi di kalangan warga negara, khususnya perempuan karena menghilangkan rasa aman bagi mereka untuk beraktifitas di luar rumah, terutama pada malam hari. Tentu tak heran bahwa perempuan miskin adalah korbannya yang pertama.

DAFTAR PUSTAKA
1. Isma’il Hasani, et.al, Setara Institute Rivew 2007, Jurnal Setara Institute, Vol 1/2008
2. Laica Marzuki, Prof. Dr. S.H. Hakikat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 1 Maret 2007, Jakarta:2007. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
3. Lawrence M Friedman, American Law: An Introduction (New York: WW. Norotn and Compay, 1984)
4. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
5. Setara Institute, Laporan Tahunan, Jakarta: 2008, Setara Institute
6. Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dan Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Suatu Pengantar Ke arah kajian Sosiologi Hukum. Malang: 2008, Bayumedia Publishing.
7. Sukron Kamil, et al, Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim.
8. Taufik Rachman, Asas Retroaktif dalam Hukum Acara Pidana Menurut Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006. Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 1 Maret 2007, Jakarta:2007. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
9. http://narcistsociety.multiply.com/reviews/item/9

2 Tanggapan so far »

  1. 1

    tiarramon said,

    Memang di indonesia banyak Perda bermasalah. Terutama norma-norma hukum yang diaturnya, misalnya masalah di Perda ada sanksi Pidana. Menurut pendapat saya dalam suatu Perda tidak boleh diatur sanksi pidana kurungan maupun denda. Cukup sanksi administratif saja. Hanya negaralah yang berwenang mengatur sanksi pidana yaitu dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang setingkat yang diperintahkan oleh undang-undang. Kecuali daerah yang diberi wewenang mengaturnya seperti daerah Aceh.

  2. 2

    tiarramon said,

    Memang banyak Perda bermasalah di Indonesia. Terutama norma-norma hukum yang diaturnya, misalnya masalah di Perda ada sanksi Pidana. Menurut pendapat saya dalam suatu Perda tidak boleh diatur sanksi pidana kurungan maupun denda.. Cukup sanksi administratif saja. Hukum pidana adalah hukum publik. Tidak boleh diatur oleh daerah. Karena sanksi pidana hanya boleh diatur oleh negara melalui undang-undang atau peraturan perundang-undang yang setingkat yang diperintahkan undang-undang. Kecuali ada undang-undang yang memberikan wewenang untuk itu, seperti Perda di Aceh. Adanya sanksi pidana dalam Perda menimbulkan pertanyaan secara yuridis dalam hal siapa yang berhak sebagai penegak hukumnya Polisi RI atau Satpol pamong Praja. Atau dalam kajian ilmu hukum berwenangkah Polisi, Jaksa dan Hakim (PN) sebagai penegak hukum Perda. Andaikata dalam Perda tersebut mengatur tentang hukum acaranya menggunakan KUHAP menurut pendapat saya secara “legal drafting” itu adalah salah karena Perda tidak boleh mengatur UU (KUHAP) justru sebaliknya Perda harus tunduk pada UU. Lalu apakah Satpol Pamongpraja berwenang menegakan hukum pidana ? Untuk itu kalau memang ingin menegakkan hukum pidana di daerah melalui Perda saya berpendapat buat dulu UU tentang Pembentukan Lembaga Polisi Daerah, Jaksa Daerah dan Pengadilan Daerah sampai ke desa. Dengan terbentuknya lembaga-lembaga penegak hukum daerah tersebut ada azas legalitas atau kepastian hukumnya tapi apakah mungkin dengan melihat kondisi negara kita yang sedang banyak masalah hukum sekarang ini. Solusi hukumnya adalah kita harus menolak perda-perda yang mengatur masalah hukum pidana dengan cara menguji materiil maupun pembatalannya karena telah melanggar prinsip-prinsip, asas-asas dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kalau memang tujuan membuat Perda tersebut untuk kepentingan ketertiban sosial, cantumkan saja sanksi administrasi berupa membayar denda sejumlah uang yang cukup tinggi.


Comment RSS · TrackBack URI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: