detikcom : Dewan Pers Selidiki Markus Palsu di TVOne

title : Dewan Pers Selidiki Markus Palsu di TVOne
summary :

Leave a comment »

Analisa Materi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran

Analisa Materi
Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Pelarangan Pelacuran

PENDAHULUAN
Dalam konsep ilmu politik dan ilmu hukum, dikenal adanya istilah social engineering, yaitu suatu upaya sistematis oleh para pengemban kekuasaan Negara untuk mempengaruhi sikap dan perilaku rakyat dalam skalanya yang luas.
Perubahan yang digerakkan oleh motif-motif politik (dengan legitimasi hukum dan undang-undang) telah mentransformasi kehidupan dari wujudnya sebagai komunitas-komunitas etnis local tradisional ke suatu Negara baru yang tunggal, modern, sentral dan nasional. Akan tetapi perubahan transfoomatif seperti itu bukannya tanpa masalah. Progresi doiaras supra yang etatis tidak selamanya dapat diimbangi oleh dinamika perubahan diaras infra yang populis. Kemudian pada gilirannya terjadi culture gap dan legal gap.
Legal gap bukan hanya ekses dari kebijakan nasional yang tidak pupulis. Peraturan Daerah yang tidak sesuai denga aspirasi masyarakat akan menimbulkan legal gap juga. Perda sebagai bagain dari peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan pada tingkat daerah.
Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka banyak daerah yang mengeluarkan peraturan dimana pada masa sebelum reformasi, perda tidak memiliki peranan yang signifikan. Dengan eforia tersebut, perda yangdibuat oleh pemerintah daera tidak luput dari pro dan kontra au bahkan menjurus pada legal gap.
Dalam konteks legal Gap, makalah akan menganalisa Peraturan Daerah No. 8 tahun 2005 Kota Tangerang tentang Pelarangan Pelacuran, dimana terdapat beberapa aturan yang menuai kritik bukan hanya pada konsep, tapi juga pada tahap implementasinya.
Perda yang bernuansa syari’ah tersebut pada ahirnya banyak digugat oleh masyarakat Kota Tangerang, seperti yang di lakukan oleh Tim Advokasi Perda Diskriminatif (TAKDIR), dan gugatan Ny. Lilis Lindawati pada Pengadilan Negeri Kota Tangerang.
Disamping mendapat gugatan dari sebagian masyarakat Kota Tangerang, pada tingkat nasional, perda tersebut mendapat kritik tajam dari Komnas Perempuan, Setara Institute, Komnas HAM dan lembaga lainnya.
Berikut penulis uraikan beberapa aturan yang dinilai mengndung unsur lagal gap.

PASAL-PASAL KONTROVERSI
Pasal 4
1. Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur dilarang berada di jalan-jalan umum, di lapangan-lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan atau di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di daerah.

Menurut penulis, rumusan pasal dengan kalimat sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur adalah multitafsir dan bertentangan dengan prinsip hukum pidana yang harus obyektif.
Rumusan ketentuan kata “mencurigakan” menjadi salah satu kalusula yang tidak akan dapat memenuhi unsur obyektif suatu kaidah pelarangan/pelanggaran pidana karena kalimat tersebut tidak berdasar, jelas, yang tentua saja akan multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidak pastian hukum. Hal lain ketentuan di atas merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, karena kecurigaan dialamatkan pada perempuan.
Dalam konteks desntralisasi, kewenangan Pemerintah Daerah tidak boleh melebihi kewenanga Pemerintah Pusat, karena kewenagan tersebut bersifat mandat. Menurut Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H, kewenagan Pemerintah Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Pusat berorinetasi dalam kesatuan Negara Republik Indonesia. hal ini untuk mencegah terdapat pemerintahan lain dalam satu Negara. Selanjutnya, dia menyoroti Pasal 1 angka 7 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merumuskan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI, menurut UUD 1945 (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2004). Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom bermakna peralihan kewenangan secara delegasi, lazim disebut delegation of authority.
Dalam pada itu, pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dalam kaitan dekonsentrasi, menurut Pasal 1 angka 8 UU Nomor 32 Tahun 2004, merupakan pelimpahan wewenang berdasarkan mandatum, atau mandat.

.
Bagian Ketiga
Partisipasi Masyarakat
Pasal 8
1. Setiap masyarakat atau siapapun berkewajiban untuk melaporkan kepada petugas atau pejabat yang berwenang apabila ia mengetahui langsung atau menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan pelacuran.

Berkaitan dengan peran serta masyarakat, dengan adanya rumusan menduga kuat sedang berlangsungnya kegiatan pelacuran, jelas rumusan ini melegitimasi tindakan tanpa dasar hukum, premanisme, polisi moral dan main hakim sendiri. Faktanya sudah banyak korban salah tangkap dari pelaksanaan Perda ini.

Bab IV
Ketentuan Pidana
Pasal 9
1. Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perda ini, diancam dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Sanksi tidak dapat dikenakan pada rumusan delik dalam Perda ini yang tidak dapat dikualifisir sebagai tindak pidana karena tidak obyektif. Perumusan Sanksi dalam Perda ini ambigu dengan rumusan delik (perbuatan pidana) yang dimaksud dalam Perda karena rumusan delik bertentangan dengan prinsip pemidanaan yang telah diatur dalam KUHP dan KUHAP, dan karena bertentangan maka tidak dapat dilakukan prosedur menurut KUHAP.
Hal lain rumusan sanksi pada ketentuan pasal di atas asas hukum formal, maka secara legal formal perda ini batal demi hukum karena rumusan pasal-pasalnya saling bertentangan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
Menurut Taufik Rachman tentang Pemberlakuan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Formil Apakah asas legalitas dalam hukum pidana juga berlaku untuk hukum pidana formil? Cara pandang hukum pidana terbagi atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Moelyatno mengartikan hukum pidana dalam arti materiil (dalam penyebutannya “hukum pidana material”) disebut juga substantive criminal law berisi perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (criminal act) dan menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (criminal responsibility). Sedangkan untuk hukum pidana formil ditekankan pada prosedur atau cara dalam menegakan hukum pidana materiilnya.
Dalam praktiknya dua hal cara pandang hukum pidana ini tidaklah bisa dipisahkan karena seperti pisau bermata dua untuk membedah persoalanpersoalan hukum pidana dalam konkretnya. Hal inipun juga diakui oleh pembentuk KUHAP, dengan memberikan Penjelasan huruf a. Pasal 2 KUHAP yang menyatakan bahwa asas-asas dalam hukum pidana materiil juga diberlakukan terhadap hukum pidana formil. Penjelasan huruf a Pasal 2 KUHAP:
“Ruang lingkup undang-undang ini mengikuti asas-asas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia”

Penegasan dianutnya asas legalitas dalam KUHAP juga dapat dilihat dalam konsideran huruf a KUHAP yang mengatakan:
“Bahwa negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

REAKSI MASYARAKAT
Dalam temuan yang dilakukan oleh Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta merilis kisah penangkapan akitivis social, karena tuduhan pelacuran yang disebutkan dalam peraturan daerah.
“Panggil saja dia Dhi. Aktivis sosial yang aktif mengurusi anak jalanan ini terpaksa masih berada di sekitar Jalan Margonda, Depok, pada suatu dini hari karena aktivitas sosialnya. Saat akan turun dari taksi, tiba-tiba dia disergap polisi. Dhi dipaksa ikut ke kantor polisi terdekat karena dianggap melanggar peraturan daerah anti-prostitusi.
Dhi berusaha menjelaskan bahwa ia bukan pelacur. Ia telah menunjukkan semua kartu identitasnya, dari KTP hingga kartu nama dari kantor, untuk membuktikan ia bukan pelacur. Namun petugas tetap memaksa membawa dia ke kantor polisi.
Di kantor polisi keadaan tidak bertambah baik. Dhi tetap dipaksa mengaku ia adalah pelacur. Bila ingin bebas, Dhi harus membayar Rp 300.000 atau meninggalkan laptop sebagai uang jaminan. Dhi berkeras tidak mau membayar, karena nyata-nyata ia bukan pelacur. Dia lantas dipaksa menandatangai berita acara pemeriksaan untuk kasus yang perda-nya saja belum ditetapkan itu.
Subuh menjelang. Dhi tetap tertahan di kantor polisi. Meski sangat terlambat, “kebebasan” akhirnya datang. Salah seorang polisi mengenali Dhi sebagai tetangganya sehingga Dhi dapat terbebas dari tuduhan dan meninggalkan kantor polisi tersebut.”

Perda No. 8 Tahun 2005 ini mendapatkan reaksi keras dari mayarakat Kota Tangerang. Seperti yang dilakukan oleh Tim Advokasi Perda Diskriminatif (TAKDIR) mengajukan Gugatan/Permohonan Hak Uji Materil (Judicial Review) Terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelarangan Pelacuran.
TAKDIR mengajukan Judicial Review setelah mengamati bahwa dalam pelaksanaan Perda tersebut, banyak perempuan yang menjadi korban salah tangkap (karena rumusan dalam Perda memang bertentangan dengan asas hukum pidana meteril yang berlaku) dan melalui proses peradilan yang sangat tidak manusiawi (persidangan di gelar di depan umum, tanpa memperoleh kesempatan untuk membela diri.
Disamping mendapatkan judicial review, Perda tersebut juga mendapat gugatan dari Ny. Lilis Lindawati ke Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum.
Sebagai catatan, menurut pantauan Setara Institute (table 1), terdapat banyak Perda memiliki kategori yang sama atau mendekati dengan Perda no. 8 Tahun 2005 Kota Tangerang Tentang Pelarangan Pelacuran, meskipun dengan tema berbeda.
Tabel 1.
Daftar Produk Kebijakan Daerah yang Diskriminatif dan berpotensi Legal Gap.

No. Judul
1. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan) No. 04/2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang (Sulawesi Selatan) No. 6/2005 tentang Busana Muslim
3. Surat Edaran Bupati Cianjur No. 025/3643/Org & Surat Edaran No. 061.2/2896/Org. tentang Jam Kerja dan Anjuran Pemakaian Seragam Kerja (Muslim/Muslimah) pada Hari-hari Kerja
4. Peraturan Daerah Solok (Sumatra Barat) No. 6/2002 tentang Wajib Berbusana Muslimah
5. Instruksi Walikota Padang (Sumatra Barat) No. 0451.442/Binsos-III/2005 tentang Kewajiban Berbusana Muslimah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros (Sulawesi Selatan) No. 15,16,17/2005 tentang Buta Aksara Al Quran, Busana Muslim dan Pengelolaan Zakat
7. Surat Edaran Bupati Garut tentang Pemakaian Busana Muslimah bagi Seluruh Karyawati Pemerintah Kabupaten Garut
8. Kabupaten Gowa yang mewajibakn pemakaian jilbab bagi karyawan pemerintah dan penambahan jam pelajaran agama Islam
9. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya No. 451/SE/04/SOS/2001 tentang Peningkatan Kualitas Ketakwaan dan Keimanan

10. Peraturan Daerah Takalar (Sulawesi Selatan) tentang Busana Muslim
11. Surat Edaran Bupati Indramayu Tentang Wajib Busana Muslimah dan Pandai Baca Al Quran
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 2 /2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 15 / 2002 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Ciajur ke Luar Negeri
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerawang No. 22/2001 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 10/2003 Tentang Pencegahan Maksiat
16. Surat Edaran Bupati Pamekasan (Madura) No. 450/2002 tentang Pemberlakuan Syariat Islam
17. Surat Edaran Bupati Cianjur No. 551/2717/ASSDA.I September 2001 tentang Gerakan Aparatur Berakhlakul Karimah dan Masyarakat Marhamah
18. SK Bupati Cianjur No. 36/2001 Lembaran Daerah No. 34 tentang Pendirian Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syariat Islam
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat No. 11/2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat
20. Peraturan Daerah Padang Pariaman (Sumatra Barat) No. 2/2004 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat
21. Peraturan Daerah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam No. 5/2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam
21. Qanun Propinsi NAD No. 13/2003 tentang Maisir (Perjudian)
22. Qanun Propinsi NAD No. 14/2003 tentang Khalwat (Mesum)
23. Qanun Propinsi NAD No. 7/2004 tentang Zakat
24. Surat Gubernur Propinsi Riau No. 003.1/UM/08.1 tentang Pembuatan Papan Nama Arab Melayu
25. Peraturan Daerah Bengkulu No. 24/2000 tentang Pelarangan Pelacuran
26. Instruksi Walikota Bengkulu No. 3/2004 tentang Program Kegiatan Peningkatan Keimanan
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang (Banten) No. 8/2005 tentang Pemberantasan Pelacuran/Maksiat
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Selatan No. 13/2002 tentang Pemberantasan Maksiat
29. Peraturan Daerah Kota Palembang No. 2/2004 tentang Pemberantasan Pelacuran
30. Peraturan Daerah Tasikmalaya No. 3/2001 tentang Pemulihan Kemanan dan Ketertiban yang Berdasarkan kepada Ajaran Moral, Agama, Etika dan nilai-nilai budaya daerah
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 6/2000 tentang Kesusilaan
32. Peraturan Daerah Batam No. 6/2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam
33. Peraturan Daerah Indramayu No. 7/1999 tentang Prostitusi
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 14/2001 tentang Penanganan Pelacuran
35. Peraturan Daerah Sulaesi Selatan tentang Amar Ma’ruf Nahi Munkar, Perda ini meliputi : Perda tentang Zakat, baca tulis Al Quran dan busana muslim, perjudian, miras, narkoba dan prostitusi
36. Peraturan Daerah Bulukumba (Sulawesi Selatan) No. 6/2005 tentang Pandai Baca-Tulis Al Quran Bagi Siswa dan Calon Pengantin
37. Peraturan Daerah Bulukumba No. 2/2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
38. Peraturan Daerah Bulukumba No. 3/2002 tentang Larangan Penertiban dan Penjualan Minuman Keras
39. Peraturan Daerah Solok (Sumatra Barat) No. 10/2001 tentang Wajib Baca Al Quran untuk Siswa dan Pengantin
40. Peraturan Daerah Tangerang (Banten) No. 7/2005 tentang Menjual, Mengecer dan Menyimpan Minuman Keras Mabuk-mabukan
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No. 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran
42. Rancangan Perda Kota Mataran Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat
43. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Cianjur.
44. Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2001 – 2005
45. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 08 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2001 – 2005
46. Pedoman tentang Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPP) Kabupaten Cianjur
47. Pedoman Pelaksanaan Gerakan Aparatur Pemerintah Berahlaqul Karimah di Kabupaten Cianjur
48. Sosialisasi Gerbang Marhamah Melalui Pendidikan (Kabupaten Cianjur)

KESIMPULAN
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perda No. 8 Tahun 2005 Kota Tangerang tentan Pelarangan Pelacuran memenuhi unsur lagal gap sebagaimana analisa pada beberapa peraturan di atas. Sehingga peraturan tersbut sulit diimplementasikan dan menimbulkan keresahan masyarakat.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan hak otonomi seluas-luasnya pada daerah tingkat I dan II nyatanya malah disikapi dengan pemikiran yang salah kaprah. Perangkat daerah kemudian seperti berlomba menghasilkan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum – dari sudut pandang agama – yang kemudian dikenal sebagai “perda syariah”.
Lahirnya perda berlandaskan agama ini kemudian memunculkan berbagai kontroversi. Ada pula pemerintah daerah yang menolak menyebut perda yang mereka hasilkan adalah perda syariah dan memilih menyebutnya perda ketertiban umum, anti-minuman keras, anti-prostitusi, dan lain-lain. Kontroversi yang kemudian bermunculan lebih disebabkan implementasi peraturan yang dirasa begitu diskriminatif, terutama bagi kaum non-muslim dan perempuan.
Menurut pendapat Lawrence M Friedman tentang legal system bahwa suatu atuan hukum dapat berjalan secara efektif bila memenuhi tiga komponen:
1. Legal substance, yaitu materi peraturan perundang-undang memenuhi unsure legal drafting. Jika materi dalam peraturan perundang-undangan bertentang dengan asas hukum, maka system hukum tidak akan berjalan.
2. Legal Stucture, yaitu pelaksana dari peraturan perundang-undangan, seperti hakim, jaksa, polisi, dan sebaginya.
3. Legal Culture, yaitu hukum harus seusai dengan budaya masayarakat setempat. Jika bertentanga budaya masyarakat, maka akan peraturan yang telah dibuat tidak akan berjalan dengan efektif.

Oleh karena itu, menurut penulis pasal-pasal yang mengandung unsur legal gap supaya dicabut dan diganti dengan aturan yang seusai dengan asas legal drating, asas social budaya, dan asas pluralitas.
Kebijakan-kebijakan daerah (termasuk tapi tak terbatas pada peraturan daerah) yang bertentangan dengan UUD 1945 hasil Amandemen Keempat mengenai jaminan hak-hak dasar manusia yang seharusnya menjadi payung hukum dari semua aturan yang ada di Indonesia. Perda-perda tersebut berdampak pada diskriminasi terhadap perempuan, melalui pengaturan tubuh, perilaku dan mobilitas perempuan oleh institusi negara atas nama agama dan moralitas.
Perda Kota Tangerang No.8/2005 yang dibuat untuk menangani masalah pelacuran merupakan pengingkaran terhadap asas praduga tak bersalah karena memberi wewenang kepada aparat sipil untuk melakukan tindakan hukum kepada pihak yang diduga melakukan pelacuran. Perda ini memunculkan keresahan yang amat tinggi di kalangan warga negara, khususnya perempuan karena menghilangkan rasa aman bagi mereka untuk beraktifitas di luar rumah, terutama pada malam hari. Tentu tak heran bahwa perempuan miskin adalah korbannya yang pertama.

DAFTAR PUSTAKA
1. Isma’il Hasani, et.al, Setara Institute Rivew 2007, Jurnal Setara Institute, Vol 1/2008
2. Laica Marzuki, Prof. Dr. S.H. Hakikat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 1 Maret 2007, Jakarta:2007. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
3. Lawrence M Friedman, American Law: An Introduction (New York: WW. Norotn and Compay, 1984)
4. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
5. Setara Institute, Laporan Tahunan, Jakarta: 2008, Setara Institute
6. Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum dan Masyarakat, Perkembangan dan Masalah, Suatu Pengantar Ke arah kajian Sosiologi Hukum. Malang: 2008, Bayumedia Publishing.
7. Sukron Kamil, et al, Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim.
8. Taufik Rachman, Asas Retroaktif dalam Hukum Acara Pidana Menurut Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006. Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 1 Maret 2007, Jakarta:2007. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
9. http://narcistsociety.multiply.com/reviews/item/9

Comments (2) »

filsafat hukum

a. Analisis Positivisme Hukum tentang relasi makna frasa ‘asas kekeluargaan” dan “dikuasi oleh negara” dengan frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ahir-ahir ini, media massa baik cetak maupun elektronik, ramai membahas isu ekonomi neoliberalisme dan ekonomi kerakyatan. Seiring dengan hiruk pikuk pemilihan presiden pada bulan Juli nanti, rakyat Indonesia disuguhkan dengan konsepsi tajam antara dua kelompok ini. Dalam Pilpres 2009, beberapa kandidat berusaha membangun skenario seolah-olah Pilpres kali ini adalah pertarungan antara neoliberalisme dengan ekonomi kerakyatan. Menurut Anton A Setyawan, Ekonom UMS, pada dasarnya terdapat dua arus besar dalam pemikiran ekonomi, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Paham kapitalisme berpendapat bahwa dalam perekonomian maka yang terpenting adalah akumulasi kapital atau penumpukan modal. Hal ini menjamin aktivitas ekonomi berjalan dengan baik. Dasarnya teori-teori ekonomi makro klasik, neoklasik dan Keynessian serta beberapa teori pembangunan arus utama, seperti teori tinggal landas dari WW Rostow atau teori perubahan struktural dari Arthur Lewis. Inti dari berbagai teori tersebut adalah pembangunan perekonomian sebuah negara berdasarkan proses transformasi struktur ekonomi dari tradisional (berbasis pertanian) menjadi modern (berbasis industri). Sementara ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah ekonomi sosialis dengan tujuan utama pemerataan kesejahteraan. Pada masa pergerakan, ekonom Indonesia yang mempunyai ideologi sosialis dengan pemikiran ekonomi kerakyatan adalah Wakil Presiden pertama RI, Drs Mohammad Hatta. Ide dia dituangkan dalam sebuah tulisan berjudul “Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya” yang diterbitkan tahun 1933. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa perekonomian Indonesia dieksploitasi oleh kolonialisme sehingga keadilan dan pemerataan ekonomi perlu ditegakkan. Inti ekonomi kerakyatan adalah sebuah perlawanan terhadap eksploitasi kapitalisme. Masalahnya, sejak berakhirnya pemerintahan Soekarno tidak ada lagi presiden Indonesia yang menggunakan ideologi ini dalam kebijakan ekonomi mereka. Sebagai buktinya, sejak pemerintahan Orde Baru sampai sekarang tidak ada data ekonomi pemerintah yang melaporkan pendapatan nasional, nilai net transfer (hasil pengurangan antara investasi yang masuk dengan nilai repatriasi yang dibawa investor asing) dan indeks koefisien Gini yang dipergunakan sebagai pengukuran kesenjangan kesejahteraan tidak pernah menjadi dasar kebijakan ekonomi. Kajian terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan keniscayaan, paling tidak untuk meriveiw tentang system perekonomian Indonesia berdasarkan konstitusi. Untuk mengkaji pasal tersebut membutuhkan alat analisis sebagai sarana untuk membedah isi kandungan pasal tersebut. Salah satu pisau analisis yang digunakana dalam hokum adalah filsafat hokum positivism. Aliran yang didukung oleh John Austin, Jeremey Bentham ini muncul sebagi kritik terhadap dominasi aliran filsafat hokum alam yang dipelopori oleh Thomas Aquinas yang menklasifikasi hokum dalam empat bagian, yaitu, lex aeterna, lex divina, lex naturalis dan lex positivis. Sebagai ciri dari aliran filsafat ini adalah hukum diartikan sebagai perintah dan bersifat positif dari pihak berdaulat. Oleh karena itu karakter hokum yang positif adalah imperative dan objek kajian ilmu hukum adalah hukum sebagaimana adanya (law as it is), sehingga aliran ini cenderung memisahkan antara hukum dan moralitas. Namun dengan begitu, Jeremy Bentaham mengatakan bahwa tujuan hokum sebenarnya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang, tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan masayrakat, dan secara tergas Bentham mengatakan bahwa sanksi pidana hanya bias diterima apabila sanksi itu dapat memberikan harapan bagai tercegahnya kejahatan yang lebih besar. Dalam pasal 33 UUD 1945 merupakan adalah dasar dari demokrasi ekonomi Indonesia, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlyang diutamakan, bukan kemakmuran individu atau kelompok. Oleh karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan begitu dalam pasal 33 tersebut tertuang dengan jelas frasa “asas kekeluargaan”. Kemudian pada frasa lainnya terdapat frasa “dikuasai oleh Negara”. Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara di Pasal 33 UUD 1945 diartikan bahwa Negara tidak memiliki, melaikna dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoundendaad). Masih dalam pasal 33 terdapat frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Makna dalam frasa tersebut adalah Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran individu atau kelompok. Oleh karena itu intervensi Negara sangat dibutuhkan untuk melakukan kewenangan yang dimiliki demi kesejahteraan masyarakat. Dalam tulisan di atas, dapat disarikan bahwa system perekonomian Indonesia tidak menganut system kapitalis, dan tidak juga sosialis. Perekonomian Indonesai diatur berdasarkan balance system dengan tidak mempertentangkan aras ideology ekonomi. Konsepsinya adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan. Konsepsi ekonomi kerakyatan yang diusung dalam konstitusi memperkuat dasar pemikirian bahwa Negara tidak boleh tinggal diam dalam mengatur perekonomian Negara, namun disaat yang sama, masyarakat juga ikut berperan dalam system perekonomian, baik dalam tataran makro maupun mikro. Hal ini selaras degan cita-cita bangsa Indonesai yaitu turut serta dalam percaturan bangsa lain dengan tanpa mentelantarkan bangsa sendiri. Sehingga relasi antara frasa-farsa pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam perspektif aliran positivisme adalah bahwa peran negar sangat penting, dimana regulasi yang dikeluarkan merupakan perintah yang menjadi hokum bagi masyarakat dan harus ditaati baik dengan menerbitkan perundang-undangan demi keapstian hokum dalam bidang usaha baik makri mapun mikro. Dan selaras dikatakan Jeremy Bentaham bahwa tujuan hokum sebenarnya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang, tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan masayrakat b. Relasi individu, pasar dan Negara. Premis relasi antara individu, pasar dan negara dalam pasal 33 UUD 1954 mengindikasikan bahwa rakyat Indonesia menolak sistem ekonomi kapital dan komunis. Balance system adalah bertujuan untuk memberikan ranah bagai individu, pasar dan negara. Prediksi globalisasi sudah ditebak dalam konstitusi kita, sehingga peran pasar tidak bisa dinafikan. Namun demikian negara meurpakn alat legitimasi yangberperan untuk merumuskan kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoundendaad) demi kesejahteraan sebesar-besarnya pada rakyat Indonesai. Sosio-Culture Indonesia juga tidak terlepas guna merapatkan persepsi relasi individu dan pasar, dimana sebagian besar masyarakat Indonesai bergerak dalam sektor riil, dan ada yang masih menggunakan sistem barter dalam merealisaikan pratana ekonominya. Hal ini akan sangat memberatkan bila seluruh kebijakan negara diarahkan pada mekanisme pasar. Oleh karena masyarakat masih tetap membutuhkan negara sebagai dalam mengatur perekonomian rakyat. Dan dapat diartikan bahwa relasi negara dan individu merupakan relasi wellfare state. Untuk menelusuri penjelasan menyangkut relasi individu, pasar dan Negara, tidak terlepas dari empat mainstream besar pemikiran, yaitu teori ekonomi Klasik (Liberal), Marxian, Keynesian, dan Neoliberal. Wajah dunia dewasa ini memang betul-betul baru. Tidak ada lagi batas-batas geografis antarnegara. Seiring dengan perkembangan teknologi, Negara-negara di dunia digambarkan sebagai “global village”, yang menyatu, saling mengetahui, terbuka, dan saling tergantung satu sama lain. Globalisasi adalah terminologi interkoneksi dan interdependensi antarnegara tersebut. Fenomena globalisasi secara terminologis dapat dimaknai sebagai intensifikasi relasi-relasi sosial seluas dunia yang menghubungkan lokalitas-lokalitas berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa di satu tempat ditentukan oleh peristiwa lain yang terjadi bermil-mil jaraknya dari tempat tersebut dan sebaliknya. Terminologi ini menekankan karakteristik khusus globalisasi yang menjadi ruang hidup manusia modern yang ditandai oleh keluasan (extencity), kekuatan (intencity), kecepatan (velocity), dan dampak (impact) yang luar biasa dan yang belum terbayangkan sebelumnya. Globalisasi yang merupakan kredo inti dari ajaran neoliberalisme memunculkan model baru bagi mekanisme kebijakan sebuah negara hubungannya dengan pasar. Kredo inti itu meliputi prioritas pertumbuhan ekonomi, pentingnya perdagangan bebas untuk merangsang pertumbuhan; pasar bebas yang tak terbatas; pilihan individual, pemangkasan regulasi pemerintah; dan dukungan pada model pembangunan sosial yang evolusioner sesuai dengan pengalaman barat yang diyakini dapat diterapkan di seluruh dunia. Dalam perspektif teori ekonomi klasik, pasar merupakan salah satu sistem besar yang bisa dijalankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonominya yang meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Pasar dengan mekanismenya mampu berjalan sendiri dengan mengikuti logika hukumnya, permintaan dan penawaran. “Invisible hand”, pasar diatur oleh tangan yang tidak terlihat, mengatur sendiri. Pasar dianggap sebagai mekanisme otomatis (self-regulating) yang selalu mengarah pada neraca keseimbangan, equilibrium, sehingga terwujud alokasi sumberdaya dengan cara yang paling efektif dan efisien. Kritik atas paham “absolutisme pasar” muncul dari para pemikir yang dikenal dengan Marxian. Pemikiran komunitas ini bermula dari tokoh utamanya yaitu Karl Marx. Melalui mahakaryanya, Das Kapital,Marx menjelaskan bahwa pasar adalah realitas bentukan dari kelas-kelas kapitalis penguasa. Pasar menjadi arena perjuangan (champ), bagi kelas-kelas sosial untuk saling menguasai. Di dalamnya, struktur pertentangan kelas dilanggengkan. Hukum pasar dalam bentuknya penawaran dan permintaan terjadi dalam relasi yang tidak seimbang. Pasar dikendalikan para pemilik modal besar dengan cara memproduksi barang secara besar-besaran, dari keringat para pekerja. Nilai barang yang diproduksi pekerja ditukarkan tidak sama di pasaran. Melainkan mereka menerima lebih rendah dari nilai barang yang dijual. Disparitas itu disebabkan karena pemanfaatan yang dilakukan para pemilik modal. Pasar dalam sistemnya, menurut Keynes, tidak bisa dilepaskan dari peran negara. Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar. hingga batas tertentu peran pemerintah diperlukan. Bila terjadi pengangguran, misalnya, pemerintah dapat memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat karya. Langkah itu agar sebagian tenaga kerja yang menganggur bisa bekerja dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapat masyarakat. Begitupun halnya ketika harga-harga naik cepat, pemerintah bisa menarik jumlah uang beredar dengan mengenakan pajak yang lebih tinggi sehingga inflasi yang tak terkendali pun tidak sampai terjadi. Pandangan Keynes tersebut telah menciptakan revolusi sosial dalam diskursus ekonomi. Selama tiga atau empat decade sejak tahun 30-an hingga 70-an pandangan Keynes diterima secara luas di negara-negara berkembang. Sikap itu didasari pada harapan perbaikan sistem ekonomi pada negara itu. Hingga pada masa selanjutnya tesis tentang negara kesehateraan pun mulai dipertanyakan menyusul dengan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Stagnasi diduga akibat proteksi pasar oleh negara, adanya kebijakan keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi rakyat. Pendulum sejarah pun kembali bergerak ke arah yang berlawanan, di mana muncul kembali gagasan liberalisme dalam bentuknya yang baru atau yang dikenal dengan Neoliberalisme. Kesepakatan Washington (Washington Consensus) merupakan menifestasi dari pembelaan ekonomi privat terutama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengontrol dan menguasai ekonomi internasional. Pokok-pokok ajaran neoliberalisme tergambar pada: pertama, biarkan pasar bekerja, kedua, kurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak produktif seperti subsidi pelayanan sosial, ketiga, lakukan deregulasi ekonomi, keempat, keyakinan terhadap privatisasi, kelima, keyakinan pada tanggung jawab individual. Ide neoliberalisme sejak penemuannya kali pertama hingga sekarang seakan menjadi jargon utama bagi perkembangan negara-negara di dunia. Neoliberalisme—meminjam istilah Mansour Fakih—telah menjadi semacam “agama baru” bagi banyak masyarakat negara-negara di dunia. Berbagai preskripsi diyakini mampu mengatasi berbagai kemacetan pertumbuhan ekonomi. Ide ini pun memaklumatkan akan signifikansi pasar bebas antarnegara dengan menghilangkan berbagai batasan dan regulasi yang akan menghambat proses globalisasi ekonomi. Dalam konteks ini, Indonesia ternyata tidak hanya mengalami problem ekonomi, tapi juga menghadapi persoalan yang cenderung lebih serius, yaitu mengendurnya negara-bangsa (nation-state). Seperti diketahui bahwa Ide negara-bangsa mulai mendapati persoalannya setelah ekspansi besar-besaran yang dilakukan globalisasi. Interkoneksi yang menimbulkan saling ketergantungan antarnegara dalam bingkai kebutuhan bersama melahirkan kebijakan yang membebaskan ekonomi dari berbagai hambatan sosial: privatisasi perusahaan publik, deregulasi control negara, liberalisasi perdagangan dan industri, potongan pajak yang besar, kontrol keras atas organisasi buruh, serta pengurangan belanja public. Oleh karena itu, terutama pada pasal 33 UUD 1945, relasi antara individu, pasar dan Negara harus ditemppatkan sejajar. Tidak boleh salah satu saling menguasai. Sehingga Indonesai tidak terjebak dan terus menerus dalam kondisi sebagai Negara yang tertinggal pada banyak hal, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 33 tersebut. c. Hukum sebagai kerangka normatif relasi sosial pada domain publik dan privat. Menurut Roscoe Pound, hukum merupakan alat kontrol masayarakat (law is a toll for social enginereing). Dalam hal ini, berarti hukum adalah suatu tatanan kelaukuan baik dalam suatu pemenuhan kepuasan adanya tuntutan msyarakat, khususnya di dalam prosedur hukum, dan legislasi. Pandangan Pound juga menekanka pada aspek keharmonisan dalam masyarakat terutama pada masayarakat yang hemogen. Dalam kerangka normatif, menjadi sangat penting untuk menggunakan logika hukum (legal reasoning) yang dibangan atas dasar asas-asas, dogma-dogma, doktrin-doktrin, dan prinsip-prinsip hukum terutama yang berlaku secara universal dalam hukum (modern). Meskipun demikian, pada kenyataannya pendekaan ini memiliki kelemahan atau kekurangan karena tidak dapat menjelaskan kenyataan-kenyataan hukum secara memuaskan, terutama ketika praktek hukum tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang tertulis. Seperti ketika prinsip hukum undang-undang menyatakan bahwa hukum tidak boleh berlaku diskriminiatif atau equality before the law, hukum tidak boleh saling bertentangan, siapa yang bersalah harus dihukum, hukum harus ditegakkan sekalipun langit akan runtuh dan sebagainya, namun kenyataannya terdapat kesenjangan (gap atau diskrepansi) dengan kenyataan hukum yang terjadi Menurut Gustav Radbruh : hukum harus mengandung tiga nilai idealitas, pertama, Kepastian (aspek yuridis), kedua, Keadilan (aspek filosofis), dan ketiga, Kemanfaatan (aspek Sosiologis). Dan Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, terdapat tiag karakteristik sosiologi hukum sebagai ilmu, pertama, bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hokum, kedua, menguji empirical validity dari peraturan/pernyataan dan hukum, dan ketiga, tidak melakukan penilaian terhadap perilaku hukum. Oleh karena itu, hukum adalah Social Control yang merupakan aspek normatif dalam kehidupan sosial. Kontrol bertujuan agar perilaku masyarakat antar apa yang seharusnya ( nilai ideal) yang terumuskan dalam norma. Dapat diambil contoh seperti menghidupkan musik dengan suara keras sehingga menggagu ketertiban umum. Pelakunya tentu akan terjerat pasal Pasal 534 KUHP dan dia akan dipidana oleh sebab kelakukannya yang menggangu ketertiban umum. Contoh diatas terdapat tarik menarik kepentingan antara kepentingan individu dan orang lain. Sehingga peran hukum haruslah merelasikan antara dua kepentingan menurut Donald Black Hukum akan menguat ketika kontrol sosial lain melemah, nbegitu juga sebaliknya hukum melemah ketika kontrol sosial menguat. Dan bila terjadi persinggungan maka hukum adalah Ultimum Remidium, hukum sebagai alternatif terakhir setelah kontrol sosial tidak berjalan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum dapat dijadikan sebagai kerangka normatif sosial, baik relasi sosial pada domain publik maupun privat. Oleh karena itu, yang disodorkan untuk memperkuat argumetasi tersebut adalah hukum harus dinamis untuk memperkuat pranata sosial dan kontrol sosial. Karena bagaimanapun social control is quantitatif, artinya, dalam konteks ini, terdapat banyak variabel untuk mentransformasikan dan merealisakn antara hukum dan sosial.

Leave a comment »

Ideologi Islam Vis a Vis Indonesia

Ideologi Islam Vis a Vis
Islam di Indonesia sejak dari awal menampilkan karakter yang beragam seiring keanekaragaman penyebaran Islam dari luar ke Nusantara. Tak pelak lagi, kondisi ini memunculkan kecenderungan yang plural dalam menyikapi persoalan-persoalan lokal yang dihadapi masyarakat Muslim. Lahirnya ormas-ormas Islam seperti Jami’atul Khair, Hayatul Qulub, Muhamadiyah, Persis, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Washliyah, dan Nahdlatul Wathan dengan berbagai orientasi ideologinya telah memunculkan aroma konstestasi (persaingan) untuk memperebutkan klaim kebenaran teologis-fiqih dan pengikut (jama’ah) sekaligus juga kepentingan ekonomi dan politik kekuasaan.
Tanpa disadari, sekarang ini kontestasi yang sudah terbaca dari setiap sejarah pendirian ormas-ormas Islam di zaman kolonialisme berujung pada kontestasi baru yang begitu beragam dengan orientasi dan ideologi baru. Sejak 1998 (pasca lengsernya rezim Soeharto), gerakan Islam di Indonesia telah menunjukkan keragaman yang luar biasa dari sayap radikal yang berorientasi pada perubahan sistem sosial hingga sayap liberal yang memiliki concern garapan yang berbeda-beda. Munculnya banyak organisasi Islam sejak bergulirnya reformasi memberikan warna lain dari gerakan Islam Indonesia yang cenderung didominasi oleh kelompok Islam moderat, seperti NU dan Muhamadiyah.

Ideologi Islam Global
Dalam dekade terakhir, begitu kuat penetrasi ideologi Islam datang dari negara-negara Timur Tengah. Berbagai ideologi Islam berhamburan di tengah arus kebebasan dan keterbukaan. Tak ayal lagi perubahan politik yang demikian ini menyemarakkan gerakan-gerakan Islam, datang silih berganti, mewarnai iklim keagamaan masyarakat Indonesia. Muncullah gerakan-gerakan Islam, seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan Wahabi.
Semakin kukuhnya gerakan-gerakan Islam global mencerminkan bahwa Indonesia adalah kawasan pasar yang menggiurkan. Bukan saja pasar ekonomi yang begitu marak, tetapi juga pasar ideologi Islam yang sejak zaman dahulu memang sudah menjadi pasar yang mapan. Tak heran, jika sekarang ini gelombang transmisi gerakan-gerakan Islam begitu deras sampai menerjang dan menghantam keberislaman Indonesia yang sudah lama mapan, seperti NU dan Muhamadiyah.
Jika di periode Orde Baru, mereka bergerak di bawah tanah, menjadi kelompok-kelompok sel yang tidak berani keluar menunjukkan performance-nya akibat sikap represif Orde Baru terhadap Islam politik, maka di periode sekarang mereka berani menunjukkan taringnya bahkan sampai pada level melawan kepemimpinan nasional dengan menggelorakan penegakkan syariat Islam dan Khilafah Islamiyah.
Gerakan Wahabi, Hizbut Tahrir, dan Ikhwanul Muslimin adalah representasi dari ideologi Islam global, yang terus-menerus menyebarkan organisasinya ke seluruh penjuru negara; tidak hanya negara-negara Muslim di Timur Tengah dan Asia Tenggara, tetapi juga negara-negara Eropa dan Amerika. Apa yang mereka lakukan adalah merekrut anggota baru, mengubah keyakinan masyarakat, dan memperjuangkan agenda-agenda mereka.
Dalam kasus Wahabi misalnya, kelompok ini merupakan ideologi impor yang ingin menguasai dunia dengan ajaran-ajaran tauhidnya. Sebenarnya ada momen krusial mengapa Wahabi menjadi ideologi global, yakni ada suatu momentum ketika John Philby (1885-1960), peneliti dari Inggris, pada tahun 30-an merekomendasikan pada penguasa Ibn Saud yang menguasai Mekah dan Madinah untuk mengampanyekan ajaran tauhidnya ke seluruh dunia Islam. Hal itu juga bersamaan dengan munculnya keinginan besar untuk membuka kontrak baru minyaknya ke perusahaan Amerika. Saat itulah John Philby menulis satu artikel pada tahun 1931 yang berjudul “Why I becomes Wahabi”?. Dalam tulisan ini, ia merefleksikan bahwa Wahabi merupakan proyek besar yang harus digelar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa modernisasi bisa dijalankan melalui ajaran Islam yang simplistik dan puritan seperti yang diajarkan Wahabi.
John Philby kemudian membuka peluang masuknya capital dengan membuka kontrak Ibn Saud dengan perusahaan minyak Amerika, sehingga muncullah ARAMCO (Arabian-American Oil Company). Dengan suplai dana dari Arab Saudi ini, Wahabi menjadi ideologi global. Ketika ada ancaman dari nasionalisme Nasr di Mesir, mereka berkeyakinan bahwa sudah saatnya dengan cara apapun Wahabi harus diekspor ke dunia Islam untuk menghabiskan kelompok-kelompok nasionalis tersebut. Lantas, Wahabi diekspor ke India. Dan India menjadi basis munculnya kelompok Deoband yang puritan yang kemudian melahirkan Jamaat Islami, pindah ke Afghanistan dengan Taliban, dan masuk ke Indonesia.
Proyek menjadikan Wahabi sebagai ideologi tunggal Islam dilakukan secara impresif. Setelah booming minyak di Arab Saudi, Saudi mempunyai power yang teramat besar untuk menyebarkan Wabahisme, khususnya dalam konteks persaingan dominasi kepemimpinan di Liga Arab maupun OKI. Jadi selalu ada persaingan-persaingan kepemimpinan di kalangan negara-negara di Timur Tengah itu sendiri. Yang selalu terlibat dalam pertarungan dominasi ini adalah Arab Saudi dengan segala kekayaannya itu, kemudian Mesir dengan sejarah ideologi sosialisme Arabnya. Arab Saudi yang merupakan negara yang paling kecil di antara negara-negara yang selalu muncul sebagai kandidat kepemimipinan itu tidak punya pilihan lain selain menggunakan uangnya untuk membangun pengaruh melalui penyebaran ideologi Wahabi. Misalnya diwujudkan dengan pembentukan Rabithah Alam Islami (RAI). RAI ini merupakan agen resmi dari upaya internasionalisasi dari ideologi Wahabi. Di beberapa negara, dibentuk badan-badan amal semisal di Indonesia, al-Ighatsah al-Islamiyah, yang memberi kucuran dana pada LIPIA, Yayasan Haramain, dsb. Hal semacam ini hampir terjadi di seluruh dunia Islam.
Pasar baru ideologi Islam yang marak terjadi di Indonesia juga tidak terlepas dari upaya internasionalisasi yang sekarang terwujud dari transformasi yang ketiga dari kebangkitan Islam modernis, yakni Masyumi. Ada hubungan yang saling berkaitan antara beragam aktor gerakan-gerakan Islam, yang dipertemukan dalam Dewan Dakwah Islamiyah (DDI). DDI yang merupakan transformasi kedua dari Masyumi ternyata punya peran yang teramat penting. Di masa mendatang, akan terjadi pengulangan dari fase awal 1900-an ketika muncul Muhammadiyah, Persis, al-Irsyad, kemudian NU. Saat ini dengan kemunculan aktor-aktor Islam baru yang merebak di mana-mana merupakan tantangan dari tradisi yang dipegangi kalangan nahdliyin. Karena agenda yang diusung kalangan Islam baru ini sebenarnya adalah agenda lama, ditambah dengan agenda politik.

Lokalisme NU, Universalisme Ajaran
Sejak kelahirannya, NU dihadapkan pada pertarungan ideologi yang ada sebelumnya. Tidak saja ideologi yang ada di tanah air, melainkan dan ini yang terpenting adalah ideologi yang diimpor dari kecamuk ideologi yang berkembang di luar. Tidak saja di Timur Tengah, tetapi juga dalam peta ideologi global yang diakui atau tidak cukup mempengaruhi kecamuk ideologi di dalam negeri. Bisa dikatakan bahwa NU yang lahir pada tahun 1926 bukan saja karena hegemoni kelompok reformis, tetapi juga karena sejak abad ke-19, NU dengan dua pilarnya, pesantren dan tarekat, sudah digerogoti dengan sejumlah peraturan. Sebut saja misalnya ordonansi guru yang digunakan untuk menghabisi potensi pesantren dan tarekat untuk bisa mandiri baik secara politik maupun ekonomi.
Berbeda dengan ormas lainnya, kehadiran NU merupakan bagian dari desakan lokal untuk merawat tradisi yang saat itu terancam oleh kalangan reformis. Lokalitas itulah yang menjadikan NU sebagai organisasi yang unik. Disadari, meskipun NU memiliki cabang-cabangnya di sejumlah negara, namun anggota-anggotanya adalah orang Indonesia yang tetap memiliki karakter ke-Indonesiaan. Karakter lokal ke-Indonesiaan ini tidak bisa begitu saja dileburkan dalam satu mainstream. Realitas inilah yang membedakan NU dengan Wahabi yang menginternasional. Anggota-anggotanya pun tidak hanya dari Saudi Arabia, tapi dari berbagai negara yang menganut ideologi serupa. Perlu ditegaskan, meskipun memiliki keunikan tersendiri sebagai bagian dari gerakan Islam lokal, NU memiliki ajaran-ajaran yang bisa dipertemukan dengan kelompok-kelompok lain di ranah internasional. Ini terlihat dari ’cara beragama’ ala NU tidak hanya dijumpai di Indonesia, tapi juga di negara-negara yang lain. Meskipun secara formal organisatoris, mereka bukan kalangan yang bisa katakan ’beragama NU’.
Di samping desakan lokal, faktor regional dan internasional cukup berpengaruh bagi terbentuknya organisasi yang dimotori para ulama ini. Faktor Arab Saudi dengan Wahabi-nya dan Mesir dengan Pan-Islamisme-nya cukup berpengaruh pada para ulama di Indonesia untuk mengawal warganya yang ’kaget’ dengan kehadiran ideologi yang dalam kesehariannya berbeda dengan mereka. Munculnya organisasi sosial keagamaan dan politik semisal Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Muhammadiyah menjadi bukti nyata pembiasaan pengaruh Timur Tengah. Melalui para pelajar Indonesia di Mekah dan Mesir, ajaran-ajaran puritanis a la Wahabi dan Pan-Islamis a la Afghani mulai meluas di wilayah Nusantara.
Persenyawaan dua kecenderungan, puritanis-Wahabi di satu pihak dan Pan-Islamisme Afghani dan pembaharuan Abduh di pihak lain yang menjalar ke tanah air inilah yang dicoba disikapi organisasi para ulama yang hadir pada tahun 1926. NU sebagai organisasi yang lahir sebelum kemerdekaan ini pun tidak luput dari pertarungan dengan ideologi-ideologi yang berkembang saat itu, baik ideologi sosial-politik maupun agama. Dalam ranah sosial-politik, bisa dilacak bagaimana pertarungan antara NU dan kalangan komunis. Dalam ranah keagamaan, pertarungan ideologi itu terjadi antara Muhammadiyah, Persis, dan organisasi keagamaan sejenisnya. Secara internal, banyaknya tokoh-tokoh pendiri NU yang ngelmu ke Saudi Arabia dan Mesir sedikit banyak mewarisi ajaran yang berkembang di negara itu untuk kemudian diperkenalkan di tanah air. Pertarungan internal dalam NU pun mungkin saja terjadi akibat beragamnya ideologi yang bersemai di dalam organisasi bentukan para ulama ini.
Dalam perkembangannya, ajaran-ajaran puritanis a la Wahabi dan Pan-Islamis a la Afghani mengalami proses diversifikasi penerjemahan dan implementasi. Mencuatnya beragam organisasi keagamaan pasca reformasi misalnya bisa diidentifikasi sebagai dan dicarikan geneologinya dari modifikasi puritanis-PanIslamis yang diimpor dari Timur Tengah. Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir dan Wahabi yang berpusat di Saudi Arabia, perlahan tapi pasti, didesiminasi ke tanah air melalui para mahasiswa yang belajar di sana. Di samping melalui lembaga yang mendapat bantuan dari Timur Tengah. Munculnya organisasi Tarbiyah yang jelas-jelas menginduk secara ideologis ke Ikhwanul Muslimin atau Gerakan Salafi yang menginduk pada ideologi Wahabi di kawasan Arab Teluk semakin menunjukkan semaraknya ‘perebutan pengaruh’ ideologi Islam di tanah air. Belum lagi ideologi kapitalis dan sosialis yang diwarisi dari Barat pun turut andil dalam mewarnai keragaman ideologi yang berkembang saat ini. Semuanya memiliki kepentingan untuk saling mempengaruhi dan meruntuhkan.
Sejumlah kasus yang terjadi akhir-akhir ini adalah adanya ‘perebutan’ masjid antara kelompok ‘Islam Baru’ dan khususnya NU. Ditambah lagi dengan lahirnya selebaran dan buku-buku—Fatwa Ulama Jombang atau buku Bila Kyai diper-Tuhan-kan—yang terang-terang menyulut konflik lama menyangkut ritual dan tradisi NU. Ini merupakan sejumlah contoh dari upaya saling pengaruh di antara beragam ideologi yang ada saat ini. Isu bangkitnya komunisme pun kembali disulut. Rusuh antara HMI dan kelompok yang ditengarai beraliran ‘palu arit’ di Universitas Trisakti juga menjadi contoh untuk menghadirkan kembali konflik lama antara Islam dan komunisme.
Dalam perkembangannya, silang ideologi yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak warga NU pun dirasa menggeser kemapaman tradisi yang terbentuk jauh sebelum NU sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah terbentuk. Ini terlihat dari beragamnya cara pandang dan pemikiran yang berkembang di tubuh NU. Memang, NU dalam implementasinya tidak monolitik, tidak tunggal dan selalu terbentuk oleh perkembangan budaya yang ada di masyarakat lokal. Atas dasar ini, NU bisa dipahami sebagai Islam lokal. Lokalitas inilah yang membedakan antara corak beragama di suatu daerah dengan di daerah lainnya. Dan pembedaan ini tidak mesti dipersamakan.
Atas dasar ini, tidak bisa diputuskan secara tegas warna NU. Meskipun ada keragaman dalam tubuh NU, semestinya ada titik temu yang mempertemukan seluruh elemen-elemen NU. Dan ini seharusnya dipertemukan melalui visi dan misi NU. Tetapi ketika kita masuk dalam rumusan visi dan misi, seringkali hasil rumusan itu tidak tegas. Misalnya, apakah pikiran-pikiran NU untuk menolak negara Islam itu jelas mulai dari tingkat pusat sampai daerah? Ternyata tidak. Suara KH. Sahal Mahfudl misalnya yang menolak formalisasi syariat Islam ternyata tidak serta-merta diikuti oleh daerah-daerah. Yang terjadi di daerah-daerah, justru sebagian kiai-kiai menjadi pendukung utama dari formalisasi syariat Islam. Ini artinya, menyangkut visi politik, NU belum clear. Berbeda dengan kelompok Islam Baru semisal HTI. Kalau kita perhatikan, dari pusat sampai daerah, HTI mempunyai satu suara: bagaimana menegakkan khilafah Islamiyah. Dalam konteks ini, NU begitu mudah ditarik ke mana-mana: NU bisa terjebak pada gerakan HTI dan PKS untuk mendirikan negara Islam dan sebagainya. Ini bukan suatu yang mustahil terjadi. Yang jelas hanya pandangan NU menyangkut tradisi, apakah tradisi intelektual ataupun tradisi kebudayaan. Selebihnya, pandangan ekonomi dan politik pun masih beraneka ragam. Oleh karena itu, prinsip-prinsip tawassuth, tawazun, dan i’tidal, dll itu harus diperjelas. Inilah pentingnya mengelaborasi visi-visi dasar NU biar jelas jenis kelaminnya.
Namun di balik perbedaan masing-masing daerah ini, secara mendasar NU memiliki kesamaan prinsip teologis. Keberpihakannya pada ideologi Ahlussunnah Waljamaah dengan ragam modifikasi dan keunikannya menjadi ciri pembeda dengan beragam ideologi keislaman yang lain. Dengan segala keunikannya itu, sudah pasti NU berhadapan secara diametral dengan fundamentalisme. Ini terjadi karena NU adalah paham dan di dalam paham NU ada paham politik. Sebagai ajaran, NU berpedoman pada paham Aswaja dengan prinsip tawassuth, tawazun, ’adalah dll. Paham Aswaja inilah yang menjadi visi sosial-relijiusnya. Sementara visi politiknya adalah politik masyarakat sipil. Di pihak yang lain, fundamentalisme sendiri juga dipahami sebagai gerakan politik. Jelas ada prinsip yang sangat berbeda antara Islam lokal dan fundamentalisme. Ini misalnya terlihat dari reaksi NU terhadap Wahabisme. Di mana pun, reaksi NU terhadap Wahabisme sama kerasnya.
Dewasa ini, beragam ideologi keislaman muncul. Apa yang disebut Islam baru itu kini tampil dengan intensitas yang luar biasa. Kecenderungan gerakan Islam baru ini berupaya memadukan antara ajaran Islam di satu sisi dan gerakan politik di sisi yang lain. Sementara ’Islam NU’ mencoba memisahkan antara ajaran Islam dan gerakan politik. Dalam konteks ajarannya, NU berpedoman pada tradisi Ahlussunnah Waljama’ah, sementara dalam gerakan politiknya, NU berorientasi pada gerakan politik masyarakat sipil. Jadi tidak langsung diartikulasikan dalam politik kepartaian. Sebaliknya, kecenderungan Islam baru itu diartikulasikan dalam bentuk kepartaian. Seperti sebuah partai, dia mensosialisasikan paham-paham keislaman. Di sinilah titik pertarungannya.
@LakpesdamNU

Leave a comment »

Pasar Bebas Ideologi Islam

Indonesia,
Pasar Bebas Ideologi Islam

Islam di Indonesia sangat kaya dengan polarisasi. Sejak zaman prakemerdekaan, Islam sudah menunjukkan wajahnya yang beraneka ragam, yang direpresentasikan oleh ormas-ormas Islam. Ketika itu, sudah berdiri Jami’atul Khair, Hayatul Qulub, Muhamadiyah, Persis, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Washliyah, Nahdlatul Wathan, dll. Lahirnya ormas-ormas Islam ketika itu sesungguhnya bukan sekadar organisasi kumpul-kumpul, melainkan sudah menjadi gerakan (movement) yang didasarkan pada ideologi yang dibangun para pendirinya. Ada ideologi puritanisme, tradisionalisme, revivalisme, dan yang lainnya. Karena sifatnya sebagai gerakan, maka tak bisa dipungkiri berdirinya ormas-ormas Islam sesungguhnya menampilkan aroma konstestasi (persaingan) untuk memperebutkan klaim kebenaran (truth claim) teologis-fiqih dan pengikut (jama’ah).
Yang paling kentara dari tesis ini adalah berdirinya NU di tahun 1926 yang sering dianalisis oleh banyak pihak sebagai reaksi terhadap Muhamadiyah yang beraliran Wahabi, puritan, dan modernis. Para ulama resah terhadap pembaharuan Muhamadiyah yang menggunakan paham Wahabi yang sangat keras penolakannya terhadap tradisi, di tambah lagi dengan modernisasi pendidikan yang dilakukan Muhamadiyah yang bisa berimplikasi negatif terhadap otoritas ulama. Tak heran jika sampai sekarang ini, jika ditarik secara genealogis, ormas-ormas Islam mengalami konstestasi, gesekan, dan konflik yang menjadi sejarah panjang.
Tanpa disadari, sekarang ini kontestasi yang sudah terbaca dari setiap sejarah pendirian ormas-ormas Islam di zaman kolonialisme berujung pada kontestasi baru yang begitu beragam dengan orientasi dan ideologi baru. Sejak 1998 (pasca lengsernya rezim Soeharto), gerakan Islam di Indonesia telah menunjukkan keragaman yang luar biasa dari sayap radikal yang orientasi gerakannya beraneka ragam hingga sayap liberal yang memiliki concern garapan yang berbeda-beda. Munculnya banyak organisasi Islam sejak bergulirnya reformasi memberikan warna lain dari gerakan Islam Indonesia yang cenderung didominasi oleh kelompok Islam moderat, seperti NU dan Muhamadiyah.
Jika dulu, kontestasinya lebih banyak pada persoalan fiqhiyyah (qunut, shalat tarawih 8 atau 20 rakaat) dan teologi (sinkretisme: ziarah kubur, tradisi 7 bulan, tahlil kematian 7 hari, 40 hari, dan 1000 hari), maka sekarang ini kontestasinya dibungkus dengan ideologi politik; negara Islam dan khilafah Islamiyah. Para pemainnya pun sudah mulai banyak dengan munculnya ormas-ormas Islam baru.

Ideologi Islam Global
Dalam dekade terakhir, begitu kuat penetrasi ideologi Islam datang dari negara-negara Timur Tengah. Berbagai ideologi Islam berhamburan di tengah arus kebebasan dan keterbukaan. Tak ayal lagi perubahan politik yang demikian ini menyemarakkan gerakan-gerakan Islam, datang silih berganti, mewarnai iklim keagamaan masyarakat Indonesia. Muncullah gerakan-gerakan Islam, seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan Wahabi.
Semakin kukuhnya gerakan-gerakan Islam global mencerminkan bahwa Indonesia adalah kawasan pasar yang menggiurkan. Bukan saja pasar ekonomi yang begitu marak, tetapi juga pasar ideologi Islam yang sejak zaman dahulu memang sudah menjadi pasar yang mapan. Tak heran, jika sekarang ini gelombang transmisi gerakan-gerakan Islam begitu deras sampai menerjang dan menghantam keberislaman Indonesia yang sudah lama mapan, seperti NU dan Muhamadiyah.
Jika di periode Orde Baru, mereka bergerak di bawah tanah, menjadi kelompok-kelompok sel yang tidak berani keluar menunjukkan performance-nya akibat sikap represif Orde Baru terhadap Islam politik, maka di periode sekarang mereka berani menunjukkan taringnya bahkan sampai pada level melawan kepemimpinan nasional dengan menggelorakan penegakkan syariat Islam dan Khilafah Islamiyah.
Gerakan Wahabi, Hizbut Tahrir, dan Ikhwanul Muslimin adalah representasi dari ideologi Islam global, yang terus-menerus menyebarkan organisasinya ke seluruh penjuru negara; tidak hanya negara-negara Muslim di Timur Tengah dan Asia Tenggara, tetapi juga negara-negara Eropa dan Amerika. Apa yang mereka lakukan adalah merekrut anggota baru, merubah keyakinan masyarakat, dan memperjuangkan agenda-agenda mereka.
Wahabi merupakan idealisme ideologi impor yang waktu itu ingin menguasai dunia dengan ajaran-ajaran tauhidnya. Sebenarnya ada momen krusial mengapa Wahabi menjadi ideologi global, yakni ada suatu momentum ketika Jhon Gilby, peneliti dari Inggris, pada tahun 30-an merekomendasikan pada penguasa Ibn Saud yang menguasai Mekah dan Madinah untuk mengampanyekan ajaran tauhidnya ke seluruh dunia Islam. Hal itu juga bersamaan dengan munculnya keinginan besar untuk membuka kontrak baru minyaknya ke perusahaan Amerika. Saat itulah Jhon Gilby menulis satu artikel pada tahun 1931 yang berjudul “Why I becomes Wahabi”?. Dalam tulisan ini, ia merefleksikan bahwa Wahabi merupakan proyek besar yang harus digelar untuk menunjukkan kepada dunia bahwa modernisasi bisa dijalankan melalui ajaran Islam yang simplistik dan puritan seperti yang diajarkan Wahabi.
Jhon Gilby kemudian membuka peluang masuknya capital dengan membuka kontrak Ibn Saud dengan perusahaan minyak Amerika, sehingga muncullah Aramco (Arabic American Company). Dengan suplai dana dari Arab Saudi ini, Wahabi menjadi ideologi global. Ketika ada ancaman dari nasionalisme Nasr di Mesir, mereka berkeyakinan bahwa sudah saatnya dengan cara apapun Wahabi harus diekspor ke dunia Islam untuk menghabiskan kelompok-kelompok nasionalis tersebut. Lantas, Wahabi diekspor ke India. Dan India menjadi basis munculnya kelompok Deoband yang puritan yang kemudian melahirkan Jamaat Islami, pindah ke Afghanistan dengan Taliban, dan masuk ke Indonesia.
Proyek menjadikan Wahabi sebagai ideologi tunggal Islam dilakukan secara impresif. Setelah booming minyak di Arab Saudi, Saudi mempunyai power yang teramat besar untuk menyebarkan Wabahisnya khususnya dalam konteks persaingan dominasi kepemimpinan di Liga Arab maupun OKI. Jadi selalu ada persaingan-persaingan kepemimpinan di kalangan negara-negara di Timur Tengah itu sendiri. Yang selalu terlibat dalam pertarungan dominasi ini adalah Arab Saudi dengan segala kekayaannya itu, kemudian Mesir dengan sejarah ideologi sosialisme Arabnya. Arab Saudi yang merupakan negara yang paling kecil di antara negara-negara yang selalu muncul sebagai kandidat kepemimipinan itu tidak punya pilihan lain selain menggunakan uangnya itu untuk membangun pengaruh melalui penyebaran ideologi Wahabi. Misalnya diwujudkan dengan pembentukan Rabithah Alam Islami (RAI). RAI ini merupakan agen resmi dari upaya internasionalisasi dari ideologi Wahabi. Di beberapa negara, dibentuk beberapa badan-badan amal semisal di Indonesia, al-Ighatsah al-Islamiyah, yang memberi kucuran dana pada LIPIA, yayasan Haramain, dsb. Hal semacam ini hampir terjadi di seluruh dunia Islam.
Pasar baru ideologi Islam marak terjadi di Indonesia tidak terlepas dari upaya internasionalisasi yang sekarang terwujud dari transformasi yang ketiga dari kebangkitan Islam modernis, yakni Masyumi. Ada hubungan yang saling berkaitan antara beragam aktor gerakan-gerakan Islam, yang dipertemukan dalam Dewan Dakwah Islamiyah (DDI). DDI yang merupakan transformasi kedua dari Masyumi ternyata punya peran yang teramat penting. Di masa mendatang, akan terjadi pengulangan dari fase awal 1900-an ketika muncul Muhamadiyah, Persis, al-Irsyad, kemudian NU. Saat ini dengan kemunculan aktor-aktor Islam baru yang merebak di mana-mana merupakan tantangan dari tradisi yang dipegangi kalangan Nahdliyin. Karena agenda yang diusung kalangan Islam baru ini sebenarnya adalah agenda lama, ditambah dengan agenda politik.

Leave a comment »

fiqh mawaris

BAB I
PENDAHULUAN

Pada dasarnya, setiap ciri khas dari suatu ilmu tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, kecuali jika definisi ilmu yang bersangkutan diketahui lebih dahulu. Karena ketidaktahuan terhadap sisi tertentu dari suatu ilmu, tidak mungkin seseorang akan termotivasi untuk menuntutnya. Ciri khas suatu ilmu juga dapat dilihat dari objek kajian dan tujuan-tujuan yang terkandung didalamnya, karena jika unsur-unsur dari suatu ilmu tidak dapat digambarkan, pembahasan ilmu tersebut juga akan menjadi sia-sia.
Kemudian dalam pembahasan kali ini adalah sebuah kajian yang menjawab berbagai hal yang berhubungan dengan harta warisan atau pembagian harta dan siapa-siapa saja yang berhak mendapatkannya. Karena sering kali polemik ini selalu berkelanjutan tidak ada ujungnya sampai-sampai bisa melaju ke meja hijau dalam pembagian harta Gono-gininya. Tak jarang hal ini juga yang menyebabkan pembunuhan antara msing-masing saudara untuk mendapatkan bagian yang lebih besar.

BAB II
PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN
Fiqih Mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak mnerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara penghitungannya.
Al-Syarbiny dalam sebuah kitabnya Mughni al-Muhtaj juz 3 mengatakan bahwa:
“Fiqih Mawaris adalah fiqih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagianbagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya.”
Dalam konteks yang lebih umum, qwarisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan “Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.
Dengan demikian, ilmu faraidh mencakup tiga unsur penting didalamnya:
1. Pengatahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris;
2. Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris; dan
3. Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta waris.
Al-Faraidh dalam bahasa Arab adalah bentuk plural dari kat tunggal Faradha, yang berakar kata dari huruf-huruf fa, ra, dan dha. Dan tercatat 14 kali dalam Al-Quran, dalam berbagai konteks kata. Karena itu, kata tersebut mengandung beberapa makna dasar, yakni suatu ketentuan untuk maskawin, menurunkan Al-Quran, penjelasan, penghalalan, ketetapan yang diwajibkan, ketetapan yang pasti, dan bahkan di lain ayat ia mengandung makna tidak tua.
Pada dasarnya arti-arti diatas sangat luas sehingga dalam tulisan ini, makna kata yang cocok adalah ketetapan yang pasti, yang tercantum pada surah An-Nisa, 4: 11:
فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما (النساء : 11)
Kata (فريضة) berakar dari kata faradha yang pada mulanya bermakna kewajiban atau perintah. Kemudian karena kata faraidh seringkali diartikan sebagai saham-saham yang telah dipastikan kadarnya maka ia mengandung arti pula sebagai suatu kewajiban yang tidak bisa diubah karena datangnya dari Tuhan.
Saham-saham yang tidak dapat diubah adalah angka pecahan 1/2 , 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3 yang terdapat dalam surah An-Nisa, 4:11, 12 dan 176.
Dengan singkat Ilmu Faraidh dapat di definisikan sebagai Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. Definisi inipun berlaku juga bagi Ilmu Mawarits, sebab Ilmu Mawarits, tidak lain adalah nama lain dari Ilmu Faraidh.
Adapun kata al-mawarits, adalah jama` dari kata mirots. Dan yang dimaksud dengan almirotsu, demikian pula alirtsu, wirtsi, wirotsah dan turots, yang diartikan dengan al-murutsu, adalah harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta tersebut dinamakan al-muwaritsu sedang ahli waris disebut dengan al-waritsu.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU FARAIDH/ ILMU MAWARIS
Tata aturan pembagian harta puaka di dalam masyarakat jahiliyyah, sebelum Islam datang, didasarkan atas nasab dan kekerabatan, dan itu hanya diberikan kepada keluarga yang laki-laki saja, yaitu mereka yang lelaki yang sudah dapat memenggul senjata untuk mempertahankan kehormatan keluarga, dan melakukan peperangan serta merampas harta peperangan. Orang-orang perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan pusaka. Bahkan orang-orang perempuan, yaitu istri ayah atau istri saudara di jadikan harta pusaka.
Kemudin, pengangkatan anak, berlaku dikalangan jahiliyah dan apabila sudah dewasa si anak angkat mempunyai hakyang sepenuh-penuhnya sebagaimana disyaratkan oleh bapak yang mengangkatnya. Dan karena itu, apabila bapak angkat ini meninggal, anak angkat mempunyai hak mewaris sepenuh-penuhnya atas harta benda bapak angkatnya. Demikian di awal Islam ini masih berlaku.
Ketika Nabi Muhammad SAW. Hijrah demikian pula sahabat-sahabatnya, Nabi Muhammad mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshor. Dan dikatakan persaudaraan inipun oleh Nabi dijadikan sebab pusaka-mempusakai antara mereka. Sebagai contoh, apabila seorang Muhajirin meninggal di Madinah dan bersamanya ikut walinya (ahli wais), harta pusakanya akan diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah itu. Sedang walinya yang ikut hijrah, tidak berhak mempusakai hartanya tersebut. Dan apabila seorang Muhajir yang pindah itu meninggal dan tidak mempunyai wali, harta pusakanya dapat diwarisi oleh saudaranya dari Anshor yang menjadi ahli waris karena telah menjadi saudara itu. Tentu saja waris dari persaudaraan yang demikian itu, hanya apabila lelaki dan tentu saja sudah dewasa.
Tetapi didalam perkembangannya, masalah pengangkatan anak ini dihapus oleh Islam, pengangkatan anak itu tidak menyebabkan si anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung. Tidak, Ia tetap sebagai anak lain.
Hal ini dinyatakan dalam Al-Quran:
وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل (4) ادعوهم لابائهم هواقسط عندالله فان لم تعلموااباءهم فاخوانكم فى الدين ومواليكمز. (الاحزب : 4-5).
Artinya : “Dan tidaklah Allah menjadikan anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah ucapan di mulut saja. Dan Allah mengucapkan yang benar, dan Ia menunjukan jalan yang benar. Dan panggilah anak-anak itu menurut nama bapak-bapak mereka sendiri. Itulah yang adil di sisi Allah. Apabila kamu sekalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka, panggilah sebagai panggilan saudaramu dalam agama dan maula-maulamu…(Al-Ahzab 4-5).
Pada masa awal-awal Islam, hukum kewarisan belum mengalami perubahan yang berarti. Di dalamnya masih terdapat penambahan-penambahan yang lebih bekonotasi strategis untuk kepentingan dakwah, atau bahkan “politis”. Tujuannya adalah, untuk merangsang persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Pertimbangannya, kekuatan Islam pada masa itu, dirasakan masih sangat lemah baik sebagai komunitas bangsa maupun dalam pemantapan-pemantapan ajarannya, yang masih dalam dinamika perubahan.
Oleh karena itu, dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada masa awal-awal Islam, selain meneruskan beberapa nilai lama, juga ditambahkan dasar-dasar baru sebagai berikut:
a. Pertalian kerabat (Al-Qarabah);
b. Janji prasetia (Al-bilf wa al mu`aqadah);
c. Pengangkatan anak (Al-tabanni) atau adopsi;
d. Hijrah dari Mekah ke Madinah;
e. Ikatan persaudaraan (Al-muakhah) antara orang-orang Muhajirin (pendatang) dan orang-orang Anshor, yaitu orang-orang Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin dari Mekah di Madinah.

C. HUKUM MEMPELAJARI DAN MENGAJARKANNYA
Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

تعلمواالفرائض وعلموهاالناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شئ ينزع من امتى. (رواه ابن ماجه والدارقطنى)
Artinya, “pelajarilah al-faraidh dan ajarkannlah ia kepada orang-orang. Sesungguhnya faraidh itu separuh ilmu, dan ia pun akan dilupakan serta ia pun merupakan ilmu yang pertama kali akan di cabut dikalangan ummat ku”. (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthniy).”
Hukum mempelajari ilmu faraidh adalah fardhu kifayah artinya, bila sudah ada yang mempelajarinya, gugurlah kewajiban itu bagi orang lain.
Dan ada juga yang mewajibkan mempelajari dan mengajarkannya. Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau mengerti hukum waris Islam maka wajib hukumnya (dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan berdosa) baginya untuk mempelajarinya. Dan sebaliknya bagi barang siapa yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain.
Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut dimaksudkan agar dikalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan/ keretakan dalam hubungan kekeluargaan kaum muslim.
Adapun perintah belajar dan mengajarkan hukum waris Islam dijumpai dalam Tekas hadits Rasulullah SAW., yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa`I dan Ad-Daruqthniy yang artinya berbunyi sebagai berikut:
“Pelajarilah Al-Quran dan ajarkan kepada orang-orang dan pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya adalah yang bakal direnggut (mati), sedangkan ilmu itu akan diangkat. Hampir-hampir dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup memfatwakannya kepada mereka.” (Fathur Rahman, 1987 : 35).
Perintah wajib tersebut didasarkan kepada perintah tekstual “pelajarilah”, yang dalam kaidah hukum disebutkan “asalnya dari setiap perintah itu adalah wajib”, maka dapat disimpulkan belajar ilmu hukum waris bagi siapa saja (khususnya bagi bagi kaum muslimin yang belum pandai) adalah wajib.
Namun demikian perlu dicatat menuerut Ali bin Qasim sebagaiman dikonstatir Fathur Rahman kewajiban dan mengajarkan hukum waris gugur apabila ada sebagian orang yang melaksanakannya (belajar dan mengajarkan hukum waris). Seluruh kaum Muslimin akan menanggung dosanya lantarkan mengabaikan atau melalaikan perintah, tak ubahnya seperti meniggalkan fardhu kifayah (kewajiban-kewajiban masyarakat secara kolektif) seperti menyelenggarakan penguerusan jenazah.
Begitu pentingnya Ilmu Faraidh, sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW., sebagai separuh ilmu. Disamping itu oleh beliau diingatkan, ilmu inilah yang pertamakali di cabut. Akhirnya pada kenyataannya, hingga sekarang, tidak banyak orang yang mempelajari ilmu faraidh. Karena memang sukar. Bukankah karena itu ilmu ini lama-lama akan lenyap juga, karena sedikit yang mempelajarinya?. Lebih-lebih apabila orang akan membagi harta warisan berdasarkan kebijaksanaan-kebujaksanaan dan tidak berdasar hukum Allah SWT.

BAB III
PENUTUP

Semoga dengan pembahasan kali ini kita akan semakin mengerti dengan apa yang menjadi polemik kekeluargaan dalam pembagaian harta gono-gininya. Dengan kata lain semoga kita nantinya yang akan menjdai Kepala Keluarga dan Ibu Rumah Tangga akan lebih bijaksana dalam penentuannya (pembagian harta warisan).
Akhirnya kami selaku pemakalah jika ada kekurangan disana sini harap dimaklumi karena setiap orang tidak luput dari yang namanya ketidaksempurnaan. Hanya Allah SWT-lah yang memiliki kesempurnaan itu. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat serta kami ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya.

BAB IV
DAFTAR PUSTAKA

1. Rofiq, Ahmad, Dr., MA., Fiqih Mawaris Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
2. Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, Hukum Waris, Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2004.
3. Parman, Ali, Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik), Jakarta : PT. Raja grafindo Persada, 1995.
4. Daradjat, Zakiah, Prof., Dr., Ilmu Fiqh, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, Jilid III.
5. Lubis, Suhrawardi K., S.H., Simanjuntak, Komis, S.H, Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis), Jakarta : Sinar Grafika, 1995, Cet. I.

Comments (3) »

lima dasar pendekatan epistimologi islam

5 Dasar Pendekatan Epistemologis dalam Islam

Dasar Pertama : Islam menjelaskan bahwa untuk mengenal alam semesta dan hakikat benda terdapat tiga cara, ketiga cara tersebut adalah: 1. Indera: Yang paling penting di antara mereka adalah pendengaran dan penglihatan; 2. Akal serta pemikiran: Dalam ruang lingkup yang terbatas dan sesuai dengan landasan-landasan serta dasar-dasarnya yang khusus, akal dapat menyingkap hakikat dengan pasti dan yakin; 3. Wahyu: Dengan perantara manusia pilihan dan memiliki kedudukan yang tinggi dapat menjembatani hubungan manusia dengan alam gaib. Dua cara yang pertama merupakan hal yang umum yang mana semua manusia dapat mengenal alam semesta melalui keduanya, begitu juga dua cara tersebut dapat membantu manusia dalam memahami syariat. Adapun cara yang ketiga hanya orang-orang khusus yang mendapatkan inayah Ilahi, dan orang-orang tersebut adalah para nabi Allah Swt. Adapun penggunaan indera hanya untuk hal-hal yang dapat di persepsi dan nampak saja, begitu juga akal dapat kita aplikasikan pada permasalahan yang sifatnya terbatas dan memiliki landasan untuk itu, akan tetapi aplikasi wahyu lebih luas dan mencakup seluruh permasalahan, lebih umum dan luas dari permasalahan akidah dan hukum. Al-Qur’an menjelaskan permasalahan ini dalam beberapa ayatnya, sebagai contoh kami sebutkan: “Dan Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, kemudian Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar supaya kamu bersyukur”. (Qs. an-Nahl [16]: 78) Adapun kata “al-Af-idah” dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kalimat “Fuâd” yang memiliki makna “Pendengaran” dan “penglihatan” (mata hati) serta akal dan daya fikir manusia, dan pada akhir ayat Allah Swt menyuruh kita untuk bersyukur dan juga sekaligus menekankan bahwa manusia harus menggunakan ketiga nikmat tersebut, karena makna dari syukur itu sendiri adalah menggunakan nikmat pada tempatnya yang sesuai. Adapun mengenai wahyu, al-Qur’an menyatakan: “Dan tidaklah Kami mengutus laki-laki (para nabi-nabi) sebelum kamu kecuali Kami turunkan wahyu pada mereka, maka bertanyalah kamu pada orang-orang yang mengetahui apabila kamu tidak mengetahui”. (Qs. an-Nahl [16]: 43) Manusia yang beragama akan senantiasa menggunakan indera yang diberikan oleh Allah Swt untuk mengenal alam jagat raya ini dan memahami agama. Kebanyakan dari seluruh hasil persepsi indera akan menjadi dasar serta wadah pertimbangan bagi akal, kemudian akal akan membawa dan merumuskan hasil semua persepsi tadi untuk mengenal Allah Swt, sifat-sifat serta segala perbuatanNya. Adapun segala yang dipersepsi oleh ketiga jalan ini semuanya sangat berfungsi dan dapat digunakan untuk mengungkap kebenaran.[1] Dasar Kedua Pada hakikatnya para nabi As memusatkan dakwahnya pada dua perkara: akidah dan amal. Adapun pusat pembahasan akidah berkisar pada iman akan keberadaan Tuhan, sifat serta keagungan Ilahi, dan segala perbuatan-Nya.[2] Sedangkan yang dimaksud dengan amal adalah segala taklif dan kewajiban serta hukum-hukum yang ditetapkan, yang mana manusia dalam menjalankan kehidupan pribadi dan sosialnya harus berdasarkan hukum-hukum tertentu dari Tuhan. Dalam permasalahan akidah yang menjadi tolok ukur dan standar adalah Ilmu serta Yakin, karena kedua hal ini merupakan hujjah untuk mendapatkan akidah yang pasti. Oleh karena itu, seorang muslim harus mencapai pada derajat yakin dalam permasalahan akidah dan tidak dibenarkan sama sekali taklid atau bersandar pada orang lain dalam masalah ini. Adapun dalam permasalahan taklif serta hukum (amal), hal yang sangat ditekankan adalah pengamalan pada setiap strata kehidupan manusia. Dalam hal ini, di samping yakin dalam mengamalkannya juga harus bersandar pada penegasan syariat dan merujuk pada seorang mujtahid yang memiliki seluruh syarat-syaratnya. Dan ini merupakan salah satu jalan untuk mempunyai legilitas khusus dari orang yang mempunyai wilayah penuh atas syariat. Insya Allah pada pembahasan yang akan datang kita akan membahas dan membincangkannya secara lebih detail. Dasar Ketiga Pada pembahasan di atas telah kita tetapkan bahwa untuk penetapan permasalahan akidah dan hukum-hukum dapat di gunakan dua metode dan pendekatan yang telah diperkenalkan, yang mana dalam hal ini adalah akal dan wahyu. Adapun yang di maksud dari wahyu adalah kitab samawi, yakni al-Qur’an karim dan seluruh hadits yang silsilahnya berakhir pada nabi Saw. Seluruh hadits para Imam As pun, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, termasuk pada silsilah serta sanad yang menjadi hujjah Ilahi. Akal dan wahyu satu sama lain saling menguatkan dalam kehujjahannya. Jika dengan hukum pasti, akal dapat menetapkan kehujjahan wahyu maka begitu juga sebaliknya wahyu pun menetapkan kehujjahan akal pada permasalahan tertentu. Al-Qur’an sering menekankan dalam beberapa permasalahan akan peran akal dan penggunaannya, mengajak manusia untuk merenungkan serta memikirkan tentang keindahan dan keunikan proses penciptaan, dan al-Quran sendiri menekankan untuk menggunakan akal untuk membuktikan kebenaran kandungan dakwahnya. Tidak ada kitab samawi yang kandungannya dipenuhi dengan pengetahuan dan disertai pembuktian seperti halnya al-Quran, dan dalam al-Qur’an terdapat pembuktian-pembuktian yang bersifat rasional yang tidak terbatas tentang segala pengetahuan dan pembahasan akidah. Para Imam Ahlulbait As, mengafirmasikan nilai argumentasi akal dalam permasalahan yang akal dapat menghukuminya. Imam ketujuh Musa Kazhim As menyatakan dengan jelas bahwa wahyu adalah hujjah lahiri dan akal adalah hujjah batini.[3] Dasar Keempat Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wahyu merupakan dalil yang kuat dan akal adalah sebuah lentera yang Tuhan nyalakan dalam jiwa manusia, dan selamanya tidak akan pernah terjadi pertentangan di antara keduanya. Kalau pun terkadang kita persepsi terjadi pertentangan maka harus kita koreksi bahwa mungkin terdapat kesalahan dari cara pengambilan kesimpulan kita terhadap permasalahan agama atau terdapat kesalahan dalam pendahuluan-pendahuluan pembuktian akal, karena Tuhan Yang Mahabijaksana tidak pernah mengajak manusia pada dua jalan yang satu sama lain saling berkontradiksi. Sebagaimana tidak terdapat pertentangan antara akal dan wahyu, begitu juga tidak terdapat pertentangan antara ilmu dengan wahyu. Jika kita melihat terjadi pertentangan di antara keduanya maka kita tetap mesti menyatakan bahwa mungkin terdapat kekeliruan dalam pengambilan kesimpulan permasalahan agama, atau bisa juga ilmu yang berkenaan dengan masalah tersebut belum mencapai tingkat kepastian. Pada dasarnya kebanyakan sumber dari pertentangan itu sendiri adalah masalah yang kedua, yang dalam hal ini terdapat konsep-konsep ilmu yang tidak pasti, namun serta merta diklaim ilmu yang pasti itu sendiri. Dengan keadaan seperti ini maka tentu saja bisa muncul gambaran pertentangan di antara ilmu dan wahyu. Dasar Kelima Adapun masalah sistem aturan yang Mahabijak yang terdapat pada alam jagat raya ini, pada hakikatnya hal tersebut lepas dari pemikiran dan gambaran kita semua, yang hakikatnya merupakan suatu ketentuan, keabadian, dan kekal. Dengan demikian, apabila manusia melalui salah satu alat pengenalannya dapat mengungkap suatu realitas yang aslinya adalah hakikat itu sendiri, maka harus di katakan bahwa itu adalah kebenaran dan akurat, dan jika dalam mengungkap suatu hakikat, sebagian ilmu sesuai dengan hakikat itu dan sebagian lainnya tidak sesuai, maka ilmu yang sesuai tadi merupakan kebenaran untuk selamanya dan kebenaran tersebut tidak akan berubah hanya karena faktor berubahnya syarat-syarat yang terdapat pada lingkungan. Dengan kata lain, jika suatu pengetahuan terhadap realitas dinisbahkan dengan kondisi dan zaman, ia pada suatu zaman menjadi hakikat dalam zaman itu dan di zaman yang lain bisa menjadi berubah, maka pengetahuan seperti ini tidak dapat diterapkan pada permasalahan yang sifatnya takwini atau pasti, seperti contoh: jikalau hasil dari 2×2=4 maka hasilnya mutlak seperti ini, dan jika tidak seperti itu maka hasilnya mutlak tidak seperti itu, dan pengetahuan seperti ini tidak mungkin pada suatu zaman merupakan hakiki dan di zaman lain bukan hakiki. Penisbahan suatu pengetahuan merupakan bagian dari perkara gambaran manusia, yang kebenaran dan pengesahannya hanya dianalisa melalui pemikiran manusia dan tidak lebih dari itu. Sebagai contoh jikalau sebuah masyarakat yang menjalankan sistem pemerintahan dan birokrasinya tidak mengikuti wahyu Ilahi maka yang terjadi adalah mereka bebas menentukan sistem aturan pemerintahan mereka, sehingga jika suatu hari mereka bersepakat atas suatu sistem aturan sampai pada zaman tertentu dimana kesepakatan sistem tersebut masih berlaku di antara mereka maka sistem tersebut merupakan suatu hakikat buat mereka pada zaman itu, akan tetapi jika suatu hari mereka bersepakat atas hal yang bertentangan dengan sistem pertama maka hakikat yang kedua akan tercipta, dimana setiap kesepakatan sistem tersebut sama-sama sebagai suatu hakikat di zamannya masing-masing, akan tetapi setiap kesepekatan tersebut masing-masing mempunyai realitas yang berbeda dan mempunyai batasan-batasan tersendiri. Ketika mereka yakin bahwa apa yang mereka sepakati itu adalah puncak dari pengetahuan mereka dan mereka yakin bahwa itu adalah suatu hakikat maka hal tersebut untuk selamanya merupakan hakikat dan begitu juga hal yang bertentangan dengan hakikat tersebut selamanya batil dan tidak mempunyai landasan.[www.wisdoms4all.com] ________________________________________ [1]. Penyucian serta pembersihan jiwa manusia dari maksiat dan segala dosa menyebabkan dasar turunnya ilham-ilham Ilahi yang mana sebagian ulama menganggap hal tersebut merupakan salah satu alat pengetahuan. [2]. Mengutus para Nabi, menentukan para pengganti dan membangkitkan kembali seluruh manusia setelah mati, semua itu merepukan bagian dari perbuatan Ilahi. [3]. Sesungguhnya Allah memiliki dua hujjah atas setiap manusia: hujjah lahiri dan hujjah batini, hujjah lahiri adalah para Rasul, para Nabi serta para Imam As, adapun hujjat batini adalah akal. Kulaini, al-Kafi : 1/160 , Mansyur Aqaid Imamiyyah, hal : 13 Ustad Ja’far Subhani.

Leave a comment »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.